Jakarta, Sultrademo.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap penegakan hukum yang tegas dan transparan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Prabowo mengungkap bahwa upaya penegakan hukum berhasil menyelamatkan lebih dari Rp 1.000 triliun potensi kerugian negara.
“Kemudian kita bertekad, tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada. No more untouchable. Nggak ada untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp 1.000 triliun kerugian negara,” ujar Prabowo.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Kenaikan ini, kata Prabowo, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan integritas aparat hukum agar tidak mudah tergoda oleh praktik suap.
“Capaian di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok,” jelasnya.
Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk keberpihakan kepada satu pihak, melainkan upaya memperkuat fondasi keadilan demi melindungi keuangan negara.
“Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, bukan kita mau menganakemaskan siapa pun, tapi ini sangat penting. Dia tidak boleh bisa dibeli karena dia menangani kadang-kadang kasus triliunan,” tegasnya.
Sebagai contoh, Prabowo menyinggung keberhasilan pemerintah mengembalikan Rp 13 triliun dari total Rp 17 triliun hasil tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Ia menyoroti pentingnya dukungan fasilitas memadai bagi hakim yang menangani perkara besar.
“Bayangkan dia menangani kasus Rp 17 triliun, tapi tidak punya rumah dinas. Saya dapat laporan bahwa sekian ribu hakim tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita harus kontrak, ini kita perbaiki,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo juga menyebut pemerintah berhasil mengalihkan dana Rp 306 triliun yang sebelumnya rawan korupsi ke program-program yang berpihak pada rakyat. Ia menambahkan, lebih dari 4 juta hektare kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar hukum kini kembali dikuasai negara.
“Juga lebih dari Rp 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Terutama kemarin dari Bangka Belitung, kita tutup. Sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan. Saya dilaporkan yang terakhir itu satu sampan, isinya timah, berhasil ditangkap oleh angkatan laut kita. Ini kita hentikan, dan kita menyelamatkan kurang lebih Rp 45 triliun satu tahun,” tutup Prabowo.
Laporan: Arini Triana Suci R
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
