Kendari, sultrademo.co – Carut marut pengelolaan pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) berdampak pada munculnya masalah baru. Hal itu dapat dilihat dengan bertambahnya tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data BPS penduduk miskin di Sultra hingga Maret 2023 baik kota maupun desa mencapai kenaikan hingga 11, 43 persen. Sementara pada September 2022 sebesar 11,27 persen.
Praktisi Ekonomi Abdul Rahman Farisi (ARF) menilai fenomena ini perlu menjadi perhatian serius. Harus ada yang ditata ulang. Mulai dari regulasi, pola, hingga prakteknya.
“Yang kita mau sektor pertambangan ini inklusif. Inklusif itu mengajak serta bagaimana industri pengolahan dari sisi mata rantai bisnis memberi membuka peluang bagi pelaku usaha di sekitarnya,” kata ARF saat menjadi narasumber disalah satu Warkop di Kendari, Kamis (11/8/2023).
Ia menerangkan, ada anggapan pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahannya mengalami peningkatan. Baik dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi kontribusinya terhadap PDRB. Tapi pada satu sisi, ada kemiskinan yang meningkat.
“Jadi kesimpulan kita sementara bahwa sektor pertambangan yang meningkat di Sultra memberi sumbangsih peningkatan jumlah orang miskin,” tuturnya.
Kata ARF, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian khusus untuk diurai pada proses pertambangan yang inklusif.
Pertama, berkaitan dengan bisnis. Baik soal turunan, produk dan segala hal yang berkaitan. Pasalnya ia menilai semua hal itu akan mempengaruhi ekosistem bisnis.
Kedua, penyertaannya. Sebisa mungkin, menurut ARF bagaimana UMKM diajak menjadi bagian dari mata rantai bisnis. Seperti menjadi pemasok, sub kontrak bagi industri bisnisnya.
“Tapi mesti ada perlindungan yang serius mengenai mekanisme pembayaran dan seterusnya. Karena perputaran uang 10-20 juta bagi usaha kecil merupakan hal serius,” jelasnya.
Ketiga, Corporate Sosial Responsibility (CSR). Inilah yang akan memberi investasi Sumber Daya Manusia (SDM) kedepan, investasi bagi anak yang sudah putus sekolah, maupun pengembangan kapasitas.
“CSR nya itu, tidak usah jauh-jauh. Tiga saja, fokus di pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan UMKM,” paparnya.
Tiga hal itu, kata ARF bisa dibenahi mulai dari sisi regulasinya. Ia berharap apa yang ditakutkan dengan paradoks atau alergi kutukan sumber daya tidak benar-benar terjadi.
“Tapi itu pernah menjadi momok di semua negara yang kelebihan sumber daya. Soal bagaimana mensejahterakan masyarakat ditengah sumber daya yang melimpah, itu jadi hal yang serius,” ucapnya.
Tentunya hal tersebut harus sejalan dengan upaya rill. Karena jika tidak hal yang sama akan senimpa semua daerah yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah.
“Tanpa ada upaya serius, tanpa intervensi, tanpa program termaksud, itu hanya tinggal menunggu hari, angka kemiskinan itu akan terus bertambah,” pungkasnya.
Laporan: Muh Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
