Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting melalui Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota yang digelar Rabu, 26 November 2025, di salah satu hotel di Kendari. Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi konvergensi program hingga triwulan IV tahun 2025.
Kegiatan dihadiri oleh para kepala OPD, Tp-PKK Kota Kendari, camat, lurah, kepala puskesmas, Kader Kesehatan se Kota Kendari.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk dan KB), Jahudding dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa stunting masih menjadi isu strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
Berdasarkan pendataan keluarga, tercatat 12.004 keluarga berisiko. Dari jumlah itu, 1018 paling beresiko stunting di Kota Kendari terkendala akses air bersih, sanitasi buruk, usia kehamilan yang tidak ideal, jumlah anak yang banyak, serta jarak kelahiran yang terlalu rapat.
Jahudding juga menyampaikan bahwa Kota Kendari menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angkanya turun dari 25,3 persen menjadi 24,4 persen. Sementara data EPPGBM mencatat angka stunting di kisaran 2 persen, dan data SKI menunjukkan penurunan dari 25,7 persen pada 2023 menjadi 24,4 persen di 2024.
Di sisi lain, jumlah anak berisiko stunting pada 2024 mencapai 12,4 ribu jiwa, namun baru 2.054 anak yang mendapatkan intervensi. Pemerintah juga mendorong percepatan bantuan melalui program MBG, dengan 2.400 dari 4.039 keluarga berisiko telah menerima manfaat.
Wali Kota Kendari yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa penanganan stunting adalah program strategis nasional yang wajib dilaksanakan tanpa pengecualian. Ia menekankan bahwa penanganan stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan atau KB, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh OPD terkait — mulai dari sektor sosial, infrastruktur, hingga perumahan dan lingkungan.
“Semua unsur pemerintah dari kelurahan, kecamatan, PKK, Posyandu, hingga stakeholder terkait harus bekerja bersama. Jangan ada yang tidak terlibat. Ini tanggung jawab kita untuk generasi penerus,” tegas Wali Kota.
Ia juga meminta laporan perkembangan disampaikan secara berkala, termasuk progres bulanan yang menunjukkan penurunan kasus dari 471 menjadi 465. Pemerintah kelurahan diminta memperkuat koordinasi langsung dengan tim percepatan serta memastikan pembaruan data di lapangan berlangsung efektif dan akurat.
Dengan berbagai langkah terintegrasi ini, Pemerintah Kota Kendari berharap angka stunting dapat ditekan lebih signifikan hingga akhir tahun dan memasuki 2026 dengan strategi yang lebih kuat dan tepat sasaran.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
