Oleh : Makmur Ibnu Hadjar*
Kolom ini bermaksud berdiskusi tentang hakekat dan syariat dari proses kultur berkuasa di Indonesia, yang dikaitkan dengan syariat dan hakekat kekuasaan. Masalah ini faktual, karena dalam waktu yang relatif cukup singkat, kurang lebih lima tahun, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan, atas komitmen-komitmen pembangunan bangsa, khususnya dalam konteks konsep-konsep yang instrumental, yaitu agenda reformasi, dan amanah kekuasaan.
Perubahan pandangan, perubahan sikap dan selanjutnya adalah perubahan merumuskan instumental pendekatan yang beruwujud dalam kebijakan, atas seorang pemimpin di Indonesia, nampak sekali perubahannya dalam dua setting waktu dan kondisi yang berbeda serta dalam dua pengalaman interaksi sosio politik yang berbeda. Umumnya pimpinan, baik dipolitik maupun birokrasi di Indonesia memiliki inkosistensi sikap dalam “dua status sosial dan dalam satu stimulus sosial politik yang sama”. Sedikit sekali yang bisa bertahan dalam satu sikap, komitmen dan pemihakan antara sebelum berkuasa dan setelah berkuasa. Sedikit sekali diantara kita yang bisa bertahan pada “sikap moral awal”.
Ini berarti bahwa dalam masyarakat kita ada mekanisme sosial, ada kultur sosial dan ada mekanisme interaksi sosial yang tidak dapat mengawetkan sikap dan komitmen moral pemimpin di Indonesia. Kami membayangkan tatanan dan sistem sosio-kultural kita dalam konteks seperti itu, tercipta ketaatan, dan kepatuhan layaknya seperti supermarket. Dalam sistem supermarket, semua orang bebas masuk, dengan beragam latar belakang moral dan kepribadian, termasuk , maling, koruptor, ulama, pendeta, dan sebagainya. Semua bebas memilih barang, atas kapasitas dompetnya masing-masing, dengan pengawasan yang sangat longgar dari petugas dan selanjutnya semua menyelesaikan secara halal pada kasir atas barang-barang yang telah diambilnya secara bebas. Ada kasus-kasus pencurian,dalam sistem super market tapi kuantitasnya dan kualitasnya sangat kecil. Efektivitas pengawasan pada sistem supermarket adalah transparansi interaksi individual. Setiap orang berada dalam space yang terbuka dengan individu yang lain dalam melakukan pilihan-pilihan.
Bagaimana mengintrodusir dan membangun tatanan sosial masyarakat kita, berada dalam tatanan dan sistem supermarket, dimana kita bebas memilih dan kita berada dalam suasana psikologis yang tidak memberi ruang untuk melakukan kecurangan, penipuan atau perampokan. Kontrol sosial yang transparan ternyata salah satu aspek yang bisa mengawetkan sikap dan komitmen yang terkait dengan penyimpangan moral.
Trannsparansi juga berimplikasi pada kontrol sosial yang terbuka, yang selanjutnya dalam interaksi sosial tidak membuka ruang yang cukup kepada setiap orang yang berada dalam sistem tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan main yang didesain dalam sistem tersebut.
Jadi kita tidak bisa lagi mempertahankan argumentasi dalam rangka membela dan mempoisisikan, serta memberi garansi moral calon pemimpin, yang secara sosial memiliki perjalanan historis yang ideal, memiliki kearifan moral dan kearifan bertindak, memiliki komitmen kepada rakyat, pembela demokrasi dan lain sebagainya. Kesemuanya ternyata akan mengalami distorsi yang sangat tajam pada situasi stimlus sosial dan politik yang berbeda.
Diperlukan suatu bangunan sistem sosial, politik, hukum dan pemerintahan, yang memungkinkan tahan terhadap berbagai kemungkinan-kemungkinan untuk bisa di lemahkan dan dilumpuhkan secara sistimatis oleh interaksi sosial. Ada beberpa persyaratan dasar yang harus melandasi sistem sosial, politik, ekonomi, hukum dan pemerintahan tersebut, yaitu transparansi, demokratisasi dan konsistensi. Satu dari ketiganya harus dilaksanakan secara komplementer dalam praksis kekuasaan. Salah satu instrumen dasar untuk mengefektifkan proses transparansi (check and balance) misalnya adalah proses demokratisasi, esensi operasionalnya ialah kebebasan menyatakan pendapat : termasuk pendapat yang tidak sama dengan yang telah diterima sebagai kebenaran. Padahal disadari betapa nisbinya pengertian “diterima” dan betapa nisbinya pula “kebenaran” ini terhadap ruang dan waktu. Karena permasalahan yang hendak dijawab dengan kebenaran itu dinamis, berkembang. Dalam masyarakat demokratis, hak asasi yang tidak dapat ditawar ialah hak untuk berbeda pendapat; hak untuk dissent. Bila hak ini mulai disunat, dibatasi
atau dilarang sama sekali, demokrasi menjadi atribut semata-mata. Dari proses seperti itu maka setiap pelaku kekuasaan akan senantiasa konsisten terhadap atauran main yang dibangun. Pada giliran dari proses itu, dalam interval waktu tertentu, pada semua lini sosial akan terjadi proses reformasi sosial.
Dalam kaitan dengan reformasi sosial ini, adalah mutlak perlu kehadiran apa yang disebut “an effective development state” yaitu suatu elit kekuasaan yang mempunyai sifat dan perilaku yaitu berikut :
Pertama; menihilkan keberpihakan, kecuali hanya kepentingan rakyak banyak.
Kedua; terkontrol untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga dengan menggunakan kekuasaan yang dipegangnya;
Ketiga; menganut suatu ideologi politik yang memihak rakyat banyak, pro kepada keadilan, serta menjunjung tinggi integritas.
Keempat; tidak melaksanakan pemerintahan negara sebagai suatu “soft-state” yaitu suatu pemerintahan yang lemah;
Kelima; mengembangkan tatanan politik yang betul-betul demokratis dimana sistem checks and balances berjalan sehingga mendorong tradisi kebijaksanaan publik yang bersih;
Keenam; kepemimpinan politik yang responsif dan accountable terdahap political masters yaitu rakyat;
Akan ada argumentasi bahwa referensi tersebut di atas, terlalu menyederhanakan masalah, dari masalah sosial yang begitu kompleks. Sesungguhnya postulat yang selalu digunakan untuk memetakan masalah sosial dan masalah eksakta adalah dengan pengembangan model. Model adalah pengembangan miniatur fenomena untuk menjelasakan fenomena yang lebih besar dan kompleks.
*)Makmur Ibnu Hadjar | Alumni UGM Yogyakarta dan Curtin University, Perth-WA, Tinggal di Kendari
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
