Kendari, SultraDemoNews- Menyikapi kegelisahan publik yang khawatir terhadap Calon Kepala Daerah yang ditungganggi dan didanai oleh pengusaha berkepentingan memainkan potensi SDM Sultra, KNPI berinsiatif membentuk Satuan Tugas Anti Donatur yang akan mengawasi hal tersebut
Diungkapkan Umar Bonte selaku Ketua KNPI, calon kepala daerah yang tidak punya modal sangat berpotensi melibatkan mafia sebagai penyokong pertarungan.
Karena itu, pihaknya akan melihat kekuatan pengusaha jahat yang bermain di Pilkada.
“Pemuda Sulawesi Tenggara harus mengusir pengusaha jahat yang main-main di Pilgub Sultra sekarang dan kapanpun. Daerah kita daerah tambang karna itu harus dijaga. KNPI harus cepat mengambil langkah untuk mencegah donatur yang berpotensi mendanai Calon Gubernur. Sangat berbahaya bagi daerah jika konglomerat hitam mengepung Sultra.
Ditambahkannya. Sebelum menjadi Ketua DPD KNPI Sultra, Umar Bonte sejak tahun 2002 silam telah melawan money politik.
“Jadi kita sudah lama melawan money politik, orang lain baru buat Satgas, kita sudah bertahun tahun melawan,”tuturnya.
Sebenarnya, lanjut Anggota DPRD Kendari ini, pada Pilkada kali ini, dirinya lebih takut rakyat salah pilih. Olehnya pemuda harus tampil di garis terdepan untuk memberi dorongan politik kepada rakyat. Mengingatkan agar memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat bukan kepada konglomerat.
“Kita pernah punya pengalaman pahit bagaimana daerah ini dikendalikan politisi dan pengusaha hitam. Sehingga bupati dan gubernur terseret KPK atas kasus pertambangan. Karena itu saya berharap agar kita bisa mengenal calon gubernurnya, paling tidak bisa memilih pemimpin yang sudah mapan atau memiliki modal sendiri bukan modal orang lain.
“Berbahaya, jangan sampai sumber daya alam kita di jual oleh segelintir orang atas nama kekuasaan. Semoga Allah tetap melindungi masyarakat Sultra dari keserakahan Politisi dan kejahatan mafia,”tutupnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
