Kendari, Sultrademo.co – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi Hasil Verifikasi Pokok‑Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Kendari, Jumat (5/6/2026), dihadiri jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan ini merupakan tahapan krusial dalam menyelaraskan usulan aspirasi yang disampaikan anggota DPRD dengan arah kebijakan, kemampuan keuangan, serta dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku. Pembahasan berjalan mendalam dengan meninjau kesesuaian usulan terhadap kebutuhan riil masyarakat, lingkup kewenangan daerah, dan aturan perundang‑undangan.
Setiap perangkat daerah memaparkan hasil kajian teknis atas usulan yang masuk, sehingga usulan yang perlu disesuaikan dapat dibahas bersama demi keputusan yang objektif dan tepat sasaran.
Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, menegaskan bahwa RKPD menjadi panduan utama pelaksanaan pembangunan satu tahun ke depan.
“Pokir DPRD adalah cerminan aspirasi yang diserap langsung dari masyarakat melalui reses dan kunjungan kerja. Oleh karena itu, verifikasi bukan sekadar penyaringan, tapi langkah memastikan program yang dijalankan benar‑benar bermanfaat dan sesuai kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi agar dokumen yang dihasilkan terarah, terukur, serta mampu menjawab tantangan pembangunan.
Program yang masuk dalam RKPD 2027 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pencapaian indikator pembangunan, dan menaikkan taraf kesejahteraan warga.
“Penyusunan ini berlandaskan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kami berharap seluruh tahapan selesai tepat waktu agar dokumen ini segera ditetapkan dan menjadi dasar percepatan pembangunan berkelanjutan di Kota Kendari,” tambah Muhammad Saiful.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
