Teka-teki Kemana Rp400 M dana Covid, Dijawab BPKAD Sultra

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Anggaran fantastis Rp 400 Miliar yang diperuntukan penanganan covid dan tengah menjadi tanya kemana realisasinya kini dijawab Kepala Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah ( BPKAD) Provinsi Sultra Hj. Isma , Jumat (5/6/2020).

Kata Isma, Pemprov Sultra dalam melaksankan anggaran covid sudah sangat transparan, sesuai kebutuhan di lapangan dan arahan pemerintah pusat.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah daerah tentunya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat,”katanya.

Sejak adanya wabah Covid-19 di Indonnesia, lanjut dia, segala macam upaya oleh pemerintah pusat termaksud Sultra terus dilakukan, termaksud revocusing anggaran.

“Pada bulan Maret sampai dengan April Menteri Dalam Negeri mengeluarkan 1 peraturan terkait revocusing untuk membiayai Covid-19 kita diharuskan untuk memfokuskan anggaran, baik itu penanggulangan kesehatan itu sendiri, dampak ekonomi dan dampak sosialnya,”jelasnya.

Setelah beberapa kali rapat membahas jumlah besaran dana covid, tambah dia, disepakati kemudian 400 M dengan rincian Rp 325 M untuk kegiatan, dan 75 M belanja tak terduga.

Kesepakatan awal, anggaran itu tersebar di 29 Organisasi Perangkat Daerah ( OPD). Diantaranya; Dinas kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD), Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pancatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bancana Daerah, Satuan Polisi Pamung Praja, Badan Kesatuab dan Politik, Finas Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kalautan dan Perikanan, Finas Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Smber daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Biro Administrasi Perekonomian, Inspektorat Daerah, Badan Pengembangan Sumber daya manusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

“Ini perencanaan awalnya Rp 325 miliar ada di 29 SKPD. Dalam pelaksanaannya proses administrasi ternyata dari 29 SKPD ada 2 SKPD yang tidak sempat menyusun RKA, persoalan Informasi yaitu Pemdes dan Kalautan,” ungkapnya.

Hj. Isma mengatakan, dari total 325 awalnya, kini tinggal 27 SKPD. Dalam penyusunan anggaran harus melewati review Inspeoktorat dan BPKB dan hasil review yang berbentuk barang hanya bisa diangkat sebesar Rp 241 Miliar, selisihnya Rp 84 Miliar kembali diposkan pada DTT,”ujarnya.

Kini Pos DTT menjadi Rp 159 Miliar dan semua anggaran di luar DTT sudah berada di OPD masing-masing,

“Kemudian yang barupa belanja Modal yang barang-barang dibeli yang menjadi aset tetap, kita buat ruang isolasi itu namanya belanja modal, kita rehabilitasi ruang PPSDM, kita Rehabilitasi SMA angkasa itu totalnya sebesar Rp 45 miliar,” urainya.

Ia juga menjelaskan, anggaran Covid-19 dapat digunakan selama masa tanggap darurat Covid-19 yang sudah diperpanjang bulan Oktober mendatang.

“Semua tergantung pada OPD masing-masing dan beberapa waktu lalu evaluasi sudah dilakukan, dan untuk Dinas Kesehatan baru 8 persen dari total anggaran yang diporsikan,”tutupnya.

 

Editor : AK

Pos terkait