Suara Hipmi Sultra Untuk Penambang Nikel

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co- Setelah diberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020, sepertinya demikian mempengaruhi ruang gerak penambang nikel dalam negeri.

Larangan tersebut diperparah oleh rendahnya harga jual bijih nikel domestik yang jika dipaksakan akan mempengaruhi harga produksi yang mencekik perusahaan.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Sulawesi Tenggara, Sucianti Suaib mengatakan, pada prinsipnya, dirinya mendukung pelarangan ekspor biji nikel, akan tetapi, lanjut dia, pemerintah harus menertibkan harga harga domestik.

“Soal pelarangan expor saya setuju tapi pemerintah harus tertibkan dulu harga domestik, bayangkan harga nikel domestik kadar 1,8 hanya 28 $ CIF , biaya produksi alat berat aja berapa, biaya tongkang berapa, belum lagu kalau direject penambang mau ngasi makan anak istrinya apa, saya berharap, pemerintah tegas atleast harga kadar 1,8 CIF 38-40 USD dan tidak perlu sama dengan standar luar yang sampai 45,” ujarnya. Senin 17/3.

Selanjutnya, sambung dia, pemerintah juga harus menertibkan IUP yang sudah tidak aktif, dan memberi kesempatan kepada penambang lokal untuk memiliki IUP dengan mudah.

“Contohnya di Sultra, kebanyakan pemilik IUP di Sultra bukan orang lokal jadi perputaran uang tambang bukan di Sultra tapi dibawa keluar,” tutupnya. (AK)

  • Whatsapp

Pos terkait