Konawe Utara, sultrademo.co– Ulah perusahaan PT Bumi Nikel Nusantara (BNN) timbulkan kerusakan fasilitas umum dan pendidikan akibat dari penambangan, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konut dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konut geram.
Pasalnya, Pemda Konut yang terus berupaya mendorong pengembangan fasilitas sarana dan prasarana umum masyarakat, serta pendidikan, malah justru di rusaki oleh PT BNN yang tengah melakukan penambangan biji nikel diwilayah Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara.
Kejadian itu mendapat respon cepat dari pihak DPRD Konut, dan langsung melakukan hearing Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama PT BNN, yang juga dihadiri langsung oleh pihak Dinas DLH Konut.
Kepala Dinas DLH Konut, Rahmatullah mengatakan “terungkap”, jika pada proses pertambangan yang dilakukan saat ini PT BNN di wilayah Puusuli tidak memiliki izin lingkungan yakni izin IPLSE dan TPS LB3. Akibatnya kehadiran PT BNN dinilai timbulkan kerusakan
“Tidak ada izin lingkungannya, IPLSE dan TPS LB3. Inilah salah satu faktor jebolnya sedimenpol milik PT BNN karena tidak sesuai pelaksanannya, akhirnya timbulkan kerusakan,”ungkap Rahmatullah kepada awak media, Jumat (16/12/2022).
Terungkapnya persoalan dokumen aktivitas PT BNN itu, membuat pihak DPRD Konut, yang dipimpin Ikbar selaku Ketua DPRD Konut mengeluarkan rekomendasi pemberhentian aktivitas PT BNN dengan jangka waktu tak ditentukan.
“Rekomendasi dikeluarkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, dan hasil ivenstigasi dilapangan yang kami dapat,”kata Rahmatullah dengan nada berang.
DPRD Konut, juga disebut mencabut izin lintas PT BNN yang melewati jalan Kabupaten. Pasalnya, insiden yang ditimbulkan membuat fasilitas umum pemerintah hancur.
“Diawal juga kami dari Dinas DLH sudah keluarkan rekomendasi pemberhentian kegiatan. Selama tanggungjawab PT BNN memperbaiki fasilitas yang rusak belum di tuntaskan,”jelas Rahmatullah.
Lebih parahnya, mantan Kadis PUPR Konut ini membeberkan, telah beberapa kali melakukan pemeriksaan dokumen izin lingkungan ke PT BNN. Dan ditemukan tidak memiliki legalitas dokumen lingkungan untuk beraktivitas.
“Dari pihak PT BNN selalu menyampaikan sementara dalam pengurusan. Tapi nyatanya sampai sekarang izin itu tidak ada,”terangnya.
Lebih jauh dikatakan, sikap PT BNN melalukan investasi di Bumi Oheo dinilai tidak perduli dan memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat, dan daerah justru hanya merusak.
“Memang tidak ada izin lingkungannya. Rekomendasi pemberhentian terus berjalan selama belum ada perbaikan dan izinnya,”tutupnya.
Laporan: Supriyadin tungga
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
