Jakarta, Sultrademo.co – Pemerintah merespons ultimatum yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terkait tuntutan perbaikan kondisi ekonomi nasional dalam waktu 18 hari. Istana Negara menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa diterima sebagai masukan bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah menghargai dan menerima tuntutan yang disampaikan mahasiswa sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah,” ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Prasetyo, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah terus bekerja keras menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang terjadi. Ia menilai publik dapat melihat adanya upaya dan koordinasi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Meski demikian, ia mengakui bahwa penyelesaian persoalan ekonomi bukan perkara mudah karena dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Tapi sekali lagi, kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” jelasnya.
Terkait tenggat waktu 18 hari yang diberikan BEM SI, Prasetyo menegaskan bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan berdasarkan batas waktu yang ditetapkan oleh pihak tertentu.
“Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah menangkap pesan utama dari tuntutan mahasiswa, yakni dorongan agar seluruh pihak bersama-sama bekerja keras memperbaiki kondisi ekonomi nasional.
“Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah semangatnya itu. Semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi,” imbuh Prasetyo.
Sebelumnya, aliansi BEM SI menggelar aksi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada Jumat (5/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa memberikan ultimatum kepada pemerintah selama 18 hari untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang dinilai tengah tertekan akibat melemahnya nilai tukar rupiah.
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, menyebut angka 18 hari dipilih sebagai simbol yang merujuk pada posisi nilai tukar rupiah yang menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS.
“Kalau kita melihat hari ini, untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia,” kata Kailani saat menyampaikan orasi.
Ia juga memperingatkan bahwa mahasiswa akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah tidak menunjukkan upaya perbaikan dalam tenggat waktu yang telah diberikan.
“Oleh karena itu, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk nanti melakukan penyegelan-penyegelan yang akan kami lakukan dalam tenggat waktu 18 hari di Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Naskah ini disusun dengan gaya berita yang lebih lugas dan mengalir, cocok untuk media daring seperti Sultrademo.co atau Sultrainformasi.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
