Terbuka Untuk Umum, KPU dan Bawaslu Buka Seleksi Calon Anggota Periode 2022-2027

Ketgam : Lambang KPU dan Bawaslu RI

Kendari, Sultrademo.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka seleksi calon anggota untuk periode 2022-2027.

Sekertaris Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 Bahtiar mengatakan, pendaftaran bakal calon anggota KPU-Bawaslu terbuka untuk umum.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota KPU-Bawaslu. Sedangkan jadwal pendaftaran, menurut Bahtiar, baru akan ditentukan.

“Pada seluruh masyarakat dan seluruh kawan-kawan para pegiat pemilu, akademisi,” ungkap Bahtiar dalam siaran persnya yang diterima oleh awak Sultrademo.co pada Selasa (12/10/2021).

“Kemudian siapa pun warga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 silakan yang berkenan untuk menjadi calon komisioner, calon anggota KPU, calon ketua Bawaslu RI, dibuka untuk publik,” paparnya.

Bahtiar juga membeberkan tahapan yang akan dilakukan Timsel berkaitan dengan seleksi calon anggota KPU-Bawaslu.

Tahapan pertama, menurutnya adalah mengumumkan jadwal pendaftaran bakal calon anggota KPU-Bawaslu.

“Jadi nanti ada masa pendaftaran, nanti jadwalnya kapan tentu akan diputuskan oleh Timsel,” pungkasnya.

Setelah menentukan jadwal, timsel akan menerima pendaftaran bakal calon, melakukan penelitian administrasi bakal calon, kemudian mengumpulkan hasil penelitian administrasi.

Selanjutnya, melakukan seleksi tertulis, kesehatan, psikologi serta mengumumkan nama daftar bakal calon yang lulus keseluruhan tes untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

“Selanjutnya melakukan wawancara, kemudian menetapkan 14 nama calon anggota KPU masa jabatan 2022-2027 dan 10 calon anggota Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027,” tandasnya.

14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang telah ditetapkan tersebut, kemudian akan dikirim kepada Presiden Joko Widodo.

Kemudian, Jokowi melanjutkannya kepada DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sesuai undang-undang.

“Hal-hal lainnya nanti akan disampaikan lebih lanjut,” tukasnya.

Penulis: Luthfi Badiul Oktaviya
Editor: UL

Pos terkait