Walhi Sultra Sebut Aktivitas Ilegal di Block Matarape Timbulkan Kerugian Negara

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Berdasarkan hasil Investigasi Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Bolck Matarape, Kabupaten Konawe Utara ( Konut).
Direktur Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra Saharrudin menegaskan, aktivitas ilegal di kawasan tersebut menimbulkan kerugian negara yang jumlahnya sangat fantastis.

“Masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan pertambangan tersebut turut merasakan dampak dari aktivitas pertambangan ilegal itu,”ujarnya

Bacaan Lainnya

Hanya saja, Saharrudin tidak menyebutkan secara pasti, berapa jumlah kerugian negara dari hasil pertambangan illegal tersebut, karena membutuhkan perhitungan secara khusus dari ahli.

“Kerugian negara di Block Matarape sangat besar. Masyarakat sangat merasakan dampaknya,” katanya, saat Konferensi Pers Kamis (2/7/2020).

“Untuk itu, Walhi Sultra mendesak Polri, kejaksaan, Gakum LHK, Saber Pungli dan KPK agar segera menindak tegas pengusaha-pengusaha nakal yang melakukan aktivitas ilegal tersebut,”tambahnya.

Saharuddin menambahkan, salah satu dampak yang dirasakan masyarakat setempat adalah penggunaan fasilitas umum, yakni jalan menuju ke desa.

“Akibatnya, pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut kerap mengalami kecelakaan,”ujarnya

Ia menyebutkan, sejumlah instansi terkait diduga turut terlibat dalam aktivitas ilegal itu. Seperti pihak kepolisian yang terkesan melakukan pembiaran karena tak melakukan penangkapan terhadap para pelaku ilegal mining.

Dinas Kehutanan juga turut melakukan pembiaran. Padahal, wilayah yang digarap merupakan kawasan hutan.

“Seharusnya kan pihak Dinas Kehutanan kukuh mempertahankan kawasan hutan itu agar tidak dibuka,” tuturnya.

Selain itu, kata Saharrudin Dinas ESDM Sultra, diduga terlibat karena tak memberikan rekomendasi atasi aktivitas ilegal mining tersebut.

“Sedangkan pihak Syahbandar Molawe, keterlibatannya terkait pada penerbitan dokumen-dokumen pelayaran,” imbuhnya.

Karena itu, pertambangan ilegal tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) no 4 Tahun 208 tentang pertambangan mineral dan batubara dan UU nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

 

Pos terkait