Kendari, Sultrademo.co – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama Ketua DPRD Kota Kendari, LM. Inarto, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sulawesi Tenggara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis (31/7/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri para kepala daerah se-Sultra ini, Siska Karina menyampaikan pandangan sekaligus solusi konkret untuk mencegah praktik korupsi di pemerintahan daerah.
“Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan moral dan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” kata Siska. Ia menilai penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, pungutan liar, penggelapan, hingga benturan kepentingan merupakan praktik yang harus dilawan bersama.
Siska menekankan pentingnya reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) sebagai strategi pencegahan.
“Jika terbukti ada pejabat atau kepala OPD Kota Kendari yang melakukan korupsi, saya tidak akan ragu mencopot jabatannya. Sudah ada camat dan lurah yang kami berhentikan karena terbukti melanggar,” ujarnya.
Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam sambutannya mengajak seluruh kepala daerah memperkuat komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan perusak masa depan bangsa. Pencegahan harus jadi prioritas,” ucap Andi.
Ia memaparkan beberapa langkah yang dilakukan Pemprov Sultra, seperti penguatan pengawasan internal, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta audit menyeluruh terhadap perizinan dan pengadaan barang dan jasa.
Rakor ini juga dihadiri Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudho Wibowo, serta jajaran Forkopimda se-Sultra.
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
