Kendari, Sultrademo.co — Wali Kota Kendari Siska Karina Imran memaparkan kondisi terkini perumahan dan strategi penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari saat menerima kunjungan kerja Fahri Hamzah di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menekankan pentingnya penanganan sanitasi dan pengembangan hunian vertikal untuk menjawab keterbatasan lahan perkotaan.
Dalam presentasinya, Siska menyampaikan gambaran umum Kota Kendari yang memiliki luas wilayah 271,76 km² dengan jumlah penduduk 375.829 jiwa atau 116.592 kepala keluarga. Dari total 89.668 unit rumah yang tercatat, sebanyak 85.350 unit tergolong layak huni, sementara 4.318 unit masih masuk kategori tidak layak huni.
“Pemkot Kendari terus mendorong peningkatan kualitas hunian melalui berbagai program, termasuk dukungan terhadap program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah, ” terang Siska.
Sepanjang 2025, lanjutnya, pemerintah kota telah merealisasikan 7.534 unit bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta 2.277 unit pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah pertama.
Selain itu, sebanyak 196 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu dan korban bencana telah dibangun melalui dukungan APBN, APBD, dan CSR, termasuk 11 unit rumah bagi korban bencana pada 2025.
Untuk 2026, Pemkot Kendari mengusulkan 1.200 unit bantuan rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan 512 unit telah teralokasi pada tahap awal. Terdapat pula usulan 51 unit rumah di kawasan kampung nelayan melalui program BSPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
Siska mengapresiasi kunjungan Wakil Menteri yang dinilai memberikan arahan strategis dalam penataan kawasan permukiman, khususnya terkait sanitasi dan pengembangan hunian terintegrasi.
Sementara itu, Fahri Hamzah menegaskan bahwa persoalan sanitasi dan perumahan harus ditangani secara menyeluruh karena berkaitan langsung dengan isu kesehatan publik, termasuk stunting.
Ia juga mendorong pengembangan hunian vertikal dan penataan kawasan berbasis transportasi sebagai solusi atas keterbatasan lahan di perkotaan, termasuk di Kendari.
Di sisi lain, Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas paparan Wali Kota Kendari dan dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci percepatan penanganan kawasan kumuh serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara pemerintah pusat dan daerah guna merumuskan langkah konkret pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Sulawesi Tenggara.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
