Kolaka, Sultrademo.co – Aliansi Pemuda Kecamatan Watubangga (APKW) menggelar audiensi dengan manajemen PLN ULP Kolaka terkait skema pemadaman listrik bergilir yang dinilai tidak proporsional di wilayah selatan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kedatangan APKW merupakan bentuk penyampaian keresahan warga dari tiga kecamatan Watubangga, Polinggona, dan Toari yang kerap terdampak pemadaman.
Mereka mempertanyakan alasan pemadaman yang dinilai tebang pilih, mengingat kawasan tetangga seperti Kecamatan Tanggetada tidak pernah mengalami pemadaman serupa.
Ketua Umum Aliansi Pemuda, Haikal Syam, menegaskan bahwa kehadiran mereka membawa beban moral dan aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pola pemadaman tersebut.
Menanggapi aduan warga, Manajer ULP PLN Kolaka, Tri Cahyono, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat.
Ia menjelaskan, pemadaman dilakukan akibat situasi darurat berupa penurunan suplai listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sistem Sulselrabar.
Terkait pemadaman yang terfokus pada Watubangga, Polinggona, dan Toari, Tri menerangkan hal itu dipicu oleh faktor teknis konfigurasi jaringan. Terdapat section pengatur jaringan sebelum Watubangga yang dimanfaatkan untuk pelepasan daya secara efisien.
Sementara itu, Kecamatan Tanggetada tidak terkena pemadaman karena adanya objek vital nasional, yakni Bandara Sangia Nibandera.
”Pasokan listrik di wilayah Tanggetada harus dioptimalkan demi menunjang keselamatan penerbangan di bandara tersebut,” terang Tri Cahyono.
Tri menambahkan, pihak PLN berupaya melakukan pengaturan beban seproporsional mungkin. Kondisi ini diperkirakan membaik seiring selesainya proses perbaikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kolaka.
“Jika PLTD Kolaka telah tuntas diperbaiki yang mana kami dapat informasi hari Senin pekan depan sudah tuntas kita bisa mendapatkan penambahan daya sejumlah 25 MW. Mudah-mudahan itu bisa menambah kebutuhan daya dan pemadaman tidak dilakukan setiap hari,” tambahnya.
Atas penjelasan tersebut, Ketua Dewan Penasihat APKW, Rahmad Hidayat, mengapresiasi ruang diskusi yang dibuka oleh PLN.
Namun, ia menekankan pentingnya perbaikan skema pemadaman agar lebih adil dan proporsional.
Rahmad juga menuntut transparansi informasi berkala dari PLN terkait proses penormalan pasokan listrik di wilayah tersebut.
“Kami menunggu informasi dan update terbaru terkait perbaikan PLTD yang ada di Kolaka dan suplai daya dari PLTA, supaya kami dapat mengetahui secara pasti sampai kapan kondisi ini akan berlangsung,” tegas Rahmad.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
