Warga Tani Desa Motaha dan Lamoen Kecam PT. Marketindo

  • Whatsapp

Konawe Selatan, Sultrademo.co-Setelah melayangkan somasi, warga tani desa Motaha dan Lamoen Kecamatan Angata, Kabupaten Konsel juga memblokade akses jalan perusahaan PT Marketindo. Selain memblokade, warga kedua desa tersebut juga mengecam perusahaan untuk tidak memaksakan kehendak menggusur lahan milik warga.

Tindakan tersebut merupakan buntut dari perihal harga ganti rugi lahan yang dibuat di Lambuya 16 Desember 1996 antara warga, Pemda Tk. II Kendari dan PT. Sumber Madu Bukari (SMB) sebagai perusahaan pertama yang beroperasi saat itu dan belum dituntaskan hingga kini.

Bacaan Lainnya

Dari ketentuan harga 300 Rupiah per meter, warga petani hanya mendapat 100 Rupiah saja sebagai panjar. Itupun, pihak perusahaan kala itu membayarkannya dengan cara sedikit memaksa.

Warga yang merasa terjebak hanya bisa menerima keadaan itu sambil berharap dapat segera dilunasi. Meski demikian, hingga PT SMB pailit lalu digantikan oleh PT MS, sisa ganti rugi dari lahan itu tidak kunjung tiba ditangan warga petani.

Berdasar hasil musyawarah masyarakat tani Desa Lamoen dan Motaha Tanggal 29 April dan Tanggal 27 Mei 2020 beberapa waktu lalu, masyarakat petani bersama elemen-elemen organisasi petani dan agraria itu bersepakat untuk mengambil alih dan menguasai kembali lahan tersebut.

Ketgam: Warga desa Motaha dan Lamoen saat memblokade akses jalan perusahaan

“Kami bersikukuh menguasai dan mengambil alih kembali lahan ini, dari kesepakatan ganti rugi 300 Rupiah itu yang diterima hanya 100 Rupiah, sisanya sudah cukup lama belum juga dibayarkan. Untuk diketahui, saat itu warga petani seakan dipaksa untuk menerima 100 rupiah saja dengan dalih panjar. Tapi sampai saat ini belum juga terbayarkan sisanya. selain itu pabrik tebu yang katanya akan dibangun juga belum ditindaklanjuti, pihak perusahaan ini belum menunjukkan itikad baiknya,” kesal Ashudin, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPW STN) Sultra yang juga merupakan Kader Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sultra ini kepada jurnalis media ini.

Lebih jauh, Himpunan Pemuda Pembangunan Desa (HIPMAD) Sultra, melalui Ketuanya, Surlan, SM mengingatkan, apabila surat peringatan atau somasi yang telah dilayangkan tidak diindahkan, besar kemungkinan massa masyarakat petani akan turun aksi lagi dengan jumlah yang lebih.

Dikhawatirkan, sejarah konflik tahun 1998 yang berujung terbakarnya kantor PT. Sumber Madu Bukarikala itu bisa terulang kembali.

“Apabila pihak PT. Marketindo Selaras memaksakan kehendak melakukan aktifitas penggusuran lahan masyarakat pada wilayah Desa Lamoen dan Motaha maka kami dengan massa yang lebih banyak akan kembali melakukan aksi-aksi menuntut hak-hak kami. Yang kami khawatir akan terulang sejarah ditahun 1998 akibat konflik ini yang menyebabkan terbakarnya fasilitas kantor, dan peralatan lainya milik PT. Sumber Madu Bukari. Tentu saja itu semua tidak kita inginkan bersama terulangz” tukasnya.

Ditempat berbeda, Sarkun Mokora, salah satu tokoh petani setempat yang juga telah lama memperjuangkan hak-hak petani sangat berharap persoalan ini dapat segera terselesaikan dengan adil. Menurutnya, persatuan dan solidaritas beberapa elemen masyarakat seperti tokoh adat, organisasi petani dan lembaga pemerhati konflik-konflik agraria yang ada sangat perlu diperkuat untuk tetap mengawal kasus ini tidak saja di level pemerintahan provinsi dan kabupaten, tetapi juga ditingkat kewenangan pemerintah pusat.

“Semua harus bersatu, supaya hak-hak rakyat ini tidak terus diinjak-injak oleh oknum perusahaan. Perampasan hak-hak ini harus terus dilawan termasuk mereka para tokoh adat, harus memperjuangkan hak-hak ulayat itu sampai ke pemerintah pusat” ujarnya. (red)

  • Whatsapp

Pos terkait