Jakarta, Sultrademo.co – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki 100 hari pertama pada akhir Januari 2025.
Sejumlah lembaga telah merilis evaluasi terhadap kinerja pemerintahan ini, termasuk Center of Economic and Law Studies (Celios) yang mengadakan survei berbasis expert judgment dengan melibatkan 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel.
Dalam survei Celios, kinerja Prabowo mendapat skor 5 dari skala 1-10, sementara Gibran hanya memperoleh nilai 3.
Survei ini juga mengungkap berbagai persoalan dalam kabinet, termasuk rendahnya realisasi janji politik, kebijakan yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan publik, serta tata kelola anggaran yang dianggap mengecewakan oleh 52 persen responden.
Salah satu sorotan utama survei adalah kinerja para menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Sejumlah menteri mendapat penilaian buruk, termasuk Natalius Pigai (Menteri HAM), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dan Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal).
Sejalan dengan temuan Celios, Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir ke-102 NU di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025), menegaskan akan menindak tegas para menteri yang tidak bekerja dengan baik.
“100 hari pertama ya, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat untuk pemerintahan yang bersih, saya akan tindak,” ujar Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa reshuffle kabinet akan segera dilakukan. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pernyataan tersebut sebagai peringatan bagi para menteri agar segera melakukan evaluasi internal di kementerian masing-masing.
Berdasarkan survei Celios, Natalius Pigai menjadi menteri dengan kinerja paling buruk. Sebanyak 80 persen responden menilai Pigai tidak menunjukkan kinerja yang nyata dalam 100 hari pertama.
Beberapa kebijakan kontroversialnya, seperti usulan anggaran Rp20 triliun untuk program peduli HAM di desa-desa dan rencana pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional, mendapat kritik keras karena dinilai tidak realistis dan bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran Prabowo.
Selain Pigai, Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) juga mendapat sorotan. Ia dinilai gagal menghadirkan terobosan dalam pengelolaan koperasi dan justru dikaitkan dengan kasus judi online yang melibatkan eks bawahannya di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga dikritik karena kebijakan yang menimbulkan gejolak di masyarakat, seperti larangan penjualan gas LPG 3 kg bagi pengecer yang menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang.
Sementara itu, Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dinilai gagal dalam pengelolaan konservasi hutan, terutama terkait program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi terhadap deforestasi.
Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) juga masuk daftar menteri berkinerja buruk karena dugaan konflik kepentingan, termasuk penggunaan fasilitas kementerian untuk kepentingan pribadi.
Analis politik dari Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai Prabowo perlu segera mengganti menteri-menteri yang berkinerja buruk demi menjaga kredibilitas pemerintahannya.
“Jika tidak segera ditindak, citra pemerintah bisa turun, reputasi kabinet bisa terganggu, dan dampaknya juga bisa berimbas pada elektabilitas Prabowo sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, Agung menilai reshuffle tidak semudah itu dilakukan, terutama terhadap menteri yang berasal dari partai politik.
Dalam sistem politik multi-partai seperti di Indonesia, presiden harus berkompromi dengan partai-partai koalisi sebelum mengganti menteri.
“Untuk menteri profesional seperti Mendiktisaintek, mungkin lebih mudah diganti. Namun, bagi menteri dari parpol, Prabowo harus memperhitungkan dampak politiknya. Jika reshuffle dilakukan tanpa kompromi, bisa melemahkan stabilitas koalisi,” tambahnya.
Analis politik dari KRA Group, Ahmad Fedullah, juga menilai reshuffle perlu segera dilakukan agar kinerja kabinet lebih optimal. Ia menyoroti bahwa pernyataan Prabowo saat Harlah NU bisa dianggap sebagai “kode keras” bahwa reshuffle akan segera dilakukan.
“Jika menteri-menteri yang tidak bekerja dibiarkan, maka pemerintahan bisa terus gaduh dan ini akan menjadi beban bagi negara,” kata Fedullah.
Meski begitu, Agung menilai Prabowo sebaiknya lebih mengutamakan faktor teknokratis dibanding politik dalam melakukan reshuffle.
“Jika reshuffle dilakukan dengan bobot pertimbangan 60 persen teknokratis dan 20 persen politis serta yuridis, maka pemerintahan bisa berjalan lebih efektif. Prabowo harus lebih berani mengambil keputusan, terutama untuk menteri-menteri yang benar-benar tidak perform,” pungkasnya.
Dengan wacana reshuffle yang semakin menguat, publik kini menanti langkah konkret Prabowo dalam memperbaiki kabinetnya.
Apakah reshuffle benar-benar akan dilakukan dalam waktu dekat atau masih menunggu momentum politik yang tepat? Semua kini bergantung pada strategi politik sang presiden.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
