Kendari, Sultrademo.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerintah memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak membebani masyarakat dengan birokrasi yang berbelit.
Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam arahannya yang juga ditujukan kepada pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan laporan birokrasi, tetapi turun langsung mendengarkan suara masyarakat guna memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat.
“Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat,” tegas Prabowo.
Soroti Birokrasi yang Tidak Efisien
Prabowo juga menyoroti masih adanya praktik birokrasi yang dinilai tidak efisien, termasuk penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurutnya, birokrasi seharusnya menjadi instrumen untuk melayani masyarakat, bukan justru menjadi hambatan dalam memperoleh hak dan pelayanan pemerintah.
“Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien, para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenang untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan kelompoknya, ini harus kita berantas. Birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa,” ujarnya.
Presiden juga menekankan pentingnya memastikan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan dan program strategis, disalurkan secara tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah perlu menyerap informasi langsung dari masyarakat karena persoalan di lapangan tidak selalu terlihat dalam laporan administratif.
Di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, Prabowo menilai pemerintah harus semakin terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para petani, penyuluh pertanian, TNI-Polri, serta pemerintah daerah yang turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.
DPRD Sultra Siap Kawal Arahan Presiden
Menanggapi arahan tersebut, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, menyatakan kesiapan jajaran pemerintah daerah dan legislatif di Sultra untuk memperkuat pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Menurut Tariala, pesan Presiden Prabowo harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di daerah, termasuk dalam setiap pembahasan program pembangunan dan penganggaran.
Ia menilai aspirasi masyarakat harus menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan kebijakan daerah.
“Berhubung saat ini sudah memasuki waktu, maka semangat pelayanan dan aspirasi masyarakat ini menjadi bagian utama yang harus terus kita kawal,” kata Tariala.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sultra beserta seluruh jajaran yang dinilai telah mengikuti berbagai rangkaian pembahasan kebijakan daerah.
“Atas nama pimpinan, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Gubernur dan seluruh jajaran atas perhatian serta ketekunan dalam mengikuti seluruh rangkaian pembahasan kebijakan daerah dari awal sampai akhir,” ujarnya.
Tariala menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, bantuan pemerintah, fasilitas publik, serta program pembangunan di Sulawesi Tenggara diharapkan dapat tersalurkan secara merata, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Pesan Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi jajaran pemerintah di daerah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dibuat, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
