3 OKP tegaskan Sultra tidak layak jadi Tuan Rumah HPS

  • Whatsapp
Himpunan Mahasiswa Islam Badan Kordinasi Sulawesi Tenggara (HMI Badko Sultra) bersama Gerakan Pemuda Marhaenis Cabang Sultra (GPM Sultra) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang kendari (GMNI Kendari). (Sultrademo.co/Irvan)

sultrademo.co (1/11/2019) Himpunan Mahasiswa Islam Badan Kordinasi Sulawesi Tenggara (HMI Badko Sultra) bersama Gerakan Pemuda Marhaenis Cabang Sultra (GPM Sultra) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang kendari (GMNI Kendari) menolak Kedatangan Presiden dan perwakilan tiap negara di Sultra dalam rangka Hari Pangan se-dunia.

Karena Kondisi Sultra masih berduka setelah meninggal dua mahasiswa UHO pada unjuk rasa (26/9) Randi dan Yusuf serta belum menemui titik terang siapa pelakunya. Serta Banyaknya konflik Agraria di Sultra yang tidak seharusnya menjadi Tuan Rumah Hari Pangan Se-dunia. Dan Harga Komoditi pangan yang turun

Bacaan Lainnya

Ketua GPM Sultra, Rajab mengatakan dengan tegas Sultra tidak layak menjadi Tuan Rumah HPS. karena kondisi Sultra masih berduka dan belum jelasnya siapa pelaku penembakan Randi dan Yusuf. Seharusnya ini menjadi pertimbangan serius Pemerintah daerah Sultra Sebelum menyelenggarakan HPS.

Ketua GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cabang Kendari menolak dengan tegas kehadiran presiden republik indonesia di sultra karena banyaknya praktek monopoli tanah dan sumber-sumber agraria oleh korporasi semakin meluas terjadi di Sultra. saat ini sultra tengah mengalami lima pokok krisis agraria, yakni ketimpangan struktur agraria yang tajam, maraknya konflik agraria struktural, kerusakan ekologis yang meluas, laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke nonpertanian, kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas. Merujuk pada naskah RUU Pokok Agraria yang terakhir, kami memandang bahwa RUU Pokok Agraria gagal menjawab lima krisis agraria yang terjadi, jelasnya

Ketua BADKO HMI Sultra, Eko Menegaskan Sultra tidak layak menjadi Tuan Rumah Hari Pangan Se-dunia karena Harga Komoditi Pangan di Sultra yang turun. Itu dibuktikan dari Harga Lada yang dari harga 150.000 menjadi harga 28.000 per kilogram. Dan itu terjadi di pusat lokasi HPS, seolah-olah Masyarakat kecamatan Angata di mata dunia adalah masyarakat yang sejahtera dan kenyataan di lapangan masih jauh dari kata sejahtera.

“Dan 3 hal ini seharusnya menjadi pertimbangan serius dari pemerintah daerah, Sebelum menyelenggarakan HPS, karena ini sama saja mempertontonkan wajah Sultra yang banyak permasalahan dan tidak layak menjadi tuan rumah HPS,” tutupnya.

Laporan: Irvan

Pos terkait