Kendari, (SultraDemoNews) – Aliansi Masyarakat Tolak RUU turut angkat bicara terkait unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa di Kendari yang menolak Undang-Undang KPK yang baru dan RUU KUHP yang berujung ricuh pada hari ini (26/9).
Berikut temuan kejanggalan dan tuntutan Aliansi Masyarakat Tolak RUU :
Mencermati kejadian beberapa hari belakangan, terkait aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat, yang menolak UU KPK yang baru, RUU KUHP, dan aturan lain. Terhusus aksi demokrasi hari ini yang direspon represif oleh aparat kepolisian tanggal 26 September 2019 yang menelan korban 67 orang luka-luka, 1 orang meninggal dunia di Sulawesi tenggara, ALIANSI MASYARAKAT TOLAK RUU melihat beberapa kejanggalan :
- MENGCOUNTER PERNYATAAN POLDA SULTRA MENGENAI TIDAK ADANYA PENEMBAKAN DILAPANGAN PADAHAL KORBAN 67 ORANG LUKA-LUKA DAN 1 MENINGGAL
- TIDAK ADA PENGAWALAN YANG DILAKUKAN PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP PESERTA AKSI
- DITEMUKAN SELONGSONG PELURU SETELAH AKSI DI TITIK AKSI
- PEMBUBARAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN SOP POLISI DALAM PENANGANAN MASA AKSI
Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan diatas, ALIANSI MASYARAKAT TOLAK RUU MENUNTUT :
- MENGECAM KERAS PENEMBAKAN MAHASISWA YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA & MENINGGAL DUNIA.
- MENGECAM KERAS PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PIHAK MAHASISWA YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA
- MENDESAK TERBENTUKNYA TIM PENCARI FAKTA (TPF) KASUS PENEMBAKAN DENGAN MELIBATKAN UNSUR MASY SIPIL
- MENDESAK UNTUK DILAKUKANNYA OTOPSI SECARA TERBUKA DAN INDEPENDEN
- MEMINTA PERTANGGUNG JAWABAN KAPOLDA SULTRA TERHADAP TINDAK KEKERASAN TERHADAP MAHASISWA
- MEMINTA PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DAN PIMPINAN DPR RI UNTUK MENGHENTIKAN PEMBAHASAN RUU PERTANAHAN, RUU MINERBA, RKUHP, TERBITKAN PERPPU UU KPK & RUU LAINNYA YANG BERPOTENSI MERAMPAS HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
KOORDINATOR : ANSEL
- KOMNAS DESA SULTRA
- YAKIIN
- PUSPAHAM
- SOLIDARITAS PEREMPUAN KENDARI
- SULUH INDONESIA
- LBH KENDARI
- YASINTA
- APPAK
- LSAIN
- YPSHK
- GAMAL
- HUMANIORA
- WALHI SULAWESI TENGGARA