Jakarta, Sultrademo.co – Dialog intelektual lintas negara mempertemukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, dengan Prof. Kamal Raj Lamsal, aktivis sekaligus akademisi dari Mid-West University Nepal. Keduanya membedah fenomena monopoli kekuasaan dan dampaknya terhadap stabilitas sosial, sebuah isu yang ternyata sama-sama dirasakan baik di Indonesia maupun Nepal.
Prof. Lamsal, pakar Studi Konflik dan Perdamaian, memaparkan realitas politik di Nepal yang menurutnya telah terjebak dalam lingkaran monopoli kekuasaan. Ia menyoroti praktik para elite politik yang mempertahankan jabatan selama puluhan tahun tanpa memberi ruang regenerasi.
“Yang terjadi adalah mereka berada dalam posisi selama 30 tahun tanpa rotasi. Sepanjang waktu mereka mengamandemen konstitusi partai dan mengubah batas usia. Sebelumnya ada batas usia, kemudian mereka menghapus batas usia tersebut dan kembali berkuasa,” ungkap Prof. Lamsal, Minggu (14/9/2025).
Kondisi tersebut, lanjutnya, menimbulkan kekecewaan generasi muda yang kehilangan kesempatan untuk tampil dalam kepemimpinan politik. Tidak hanya itu, para entrepreneur muda di Nepal juga kerap berhadapan dengan birokrasi berbelit hingga praktik suap.
“Jika mereka pergi ke kantor pendaftaran perusahaan, mereka dimintai uang. Jadi mereka berkata, ‘Tolong ciptakan lingkungan yang baik bagi kami untuk berbuat sesuatu,’” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti intervensi politik yang merambah ke sistem peradilan, di mana sejumlah kasus kriminal justru dikendalikan oleh elite politik.
Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menyebut fenomena Nepal sebagai pelajaran penting yang relevan bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
“Kesempatan yang setara menciptakan rasa kesetaraan dan rasa keadilan. Saya sering mengatakan ini dalam berbagai sesi: ketidaksetaraan dan perdamaian tidak dapat berjalan beriringan,” tegas Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menekankan, menciptakan rasa kesetaraan merupakan prasyarat mutlak bagi negara yang ingin mencapai perdamaian. Ia bahkan mengakui bahwa kondisi yang dipaparkan Prof. Lamsal tidak asing bagi Indonesia.
“Kita semua mengalami situasi serupa dalam skala yang mungkin berbeda. Jika kita masih berada dalam tahap ketidaksetaraan masif dan korupsi yang merajalela, akan sangat sulit untuk menjaga stabilitas,” ujar Anies, yang juga pernah maju dalam Pilpres 2024.
Anies turut memberi peringatan soal bahaya intervensi politik terhadap sistem peradilan.
“Ketika para pemimpin politik mengintervensi sistem pengadilan, selalu ada motif politik dengan eksekusi politik dan tujuan politik di pengadilan yang seharusnya steril dari segala intervensi politik,” kritiknya.
Dialog antara Anies Baswedan dan Prof. Kamal Raj Lamsal ini menjadi refleksi penting bagi demokrasi Asia. Keduanya sepakat, tanpa reformasi sistemik yang menekan akar masalah ketidaksetaraan dan korupsi, sulit bagi sebuah bangsa untuk mencapai stabilitas jangka panjang.
Laporan: Arini Triana Suci R
Sumber : Jakartasatu.com
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
