Kendari, Sultrademo.co — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan massa aksi yang mendatangi Kantor Balai Kota Kendari, Kamis (17/9/2026).
Massa menilai kelangkaan BBM telah mengganggu aktivitas masyarakat akibat antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Aspirasi tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Kendari Sudirman. Ia didampingi Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dan Asisten I Setda Kota Kendari Adriana Musarudin dalam pertemuan dengan massa aksi.
Dalam dialog tersebut, massa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan ketersediaan BBM bersubsidi. Mereka menyoroti antrean panjang di SPBU yang tidak hanya menyulitkan pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Mereka juga menyoroti dugaan praktik pembelian BBM secara berulang serta penggunaan kendaraan atau tangki berkapasitas besar yang dinilai dapat memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Selain BBM, massa turut menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur, lingkungan, dan tata ruang Kota Kendari.
Salah satu usulan yang disampaikan ialah penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat, seperti sistem ganjil-genap yang diterapkan di sejumlah daerah.
Massa berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada forum dialog, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret sesuai kewenangan pemerintah.
Pemkot Klaim Sudah Lakukan Penertiban
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah untuk menangani persoalan BBM bersubsidi.
Salah satunya melalui penertiban terhadap penjualan BBM bersubsidi secara eceran dengan harga di atas harga subsidi.
Menurut Sudirman, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi tetap tepat sasaran.
Pemerintah Kota Kendari, kata dia, juga telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina terkait usulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Kota Kendari.
“Penambahan kuota diharapkan dapat membantu mengurangi antrean yang terjadi di sejumlah SPBU,” ujar Sudirman.
Selain penertiban, Pemkot Kendari menyatakan akan melanjutkan koordinasi dan pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik pembelian BBM secara berulang dan penjualan kembali BBM bersubsidi secara eceran.
Sudirman menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dan rekomendasi yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa.
Ia menyebut persoalan ketersediaan BBM tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi dan kerja sama berbagai pihak.
Pemerintah juga meminta waktu untuk menindaklanjuti aspirasi massa, termasuk langkah penertiban di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi atas persoalan antrean dan ketersediaan BBM bersubsidi di Kota Kendari.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
