Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari bersama Pemerintah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (17/9/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota Kendari itu dihadiri Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dan Sekretaris Daerah Amir Hasan. Pertemuan tersebut membahas capaian pertumbuhan ekonomi, realisasi anggaran, serta sejumlah kendala pembangunan lintas wilayah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Kemendagri, ekonomi Kota Kendari tumbuh 5,16 persen pada 2025. Pertumbuhan itu kemudian meningkat menjadi 7,78 persen pada Triwulan I 2026 dan tercatat 6,58 persen pada Triwulan II 2026.
Sejumlah sektor menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor konstruksi, misalnya, tumbuh dari 1,26 persen pada 2025 menjadi 13,88 persen pada Triwulan I 2026. Sementara itu, sektor real estat mencapai 8,36 persen dan penyediaan akomodasi serta makan minum tumbuh hingga 17,36 persen.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga menunjukkan peningkatan dari 2,98 persen pada 2025 menjadi 7,40 persen pada Triwulan I 2026.
Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan peningkatan sektor pertanian tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas masyarakat.
Menurut Sudirman, komunikasi intensif antara Pemkot Kendari dan Kementerian Pertanian telah memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian di kawasan Amohalo.
“Komunikasi Pemerintah Kota dengan Kementerian Pertanian itu sangat luar biasa intensnya. Alhamdulillah melalui pendekatan itu banyak bantuan yang turun ke Amohalo sehingga sawah pertanian kami hampir tidak ada yang tidak terisi,” ungkap Sudirman.
Ia mengatakan keberhasilan pengembangan pertanian di Amohalo akan menjadi salah satu model yang akan direplikasi di wilayah Labibia.
Di tengah pertumbuhan sejumlah sektor, rapat juga mengevaluasi sektor yang mengalami perlambatan. Salah satunya industri pengolahan yang turun dari 12,47 persen pada 2025 menjadi 3,81 persen pada Triwulan I 2026.
Dari sisi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 16 September 2026, Kemendagri mencatat realisasi Kota Kendari mencapai 68,01 persen dari pagu yang disebut sebesar Rp17,93 triliun.
Realisasi belanja modal tercatat 46,69 persen. Sementara itu, belanja bantuan sosial mencapai 99,53 persen atau sekitar Rp192,3 juta pascabencana banjir.
Sudirman memastikan percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan terus dilakukan, terutama untuk mendorong peningkatan realisasi belanja modal.
“Insya Allah di Triwulan ketiga, Triwulan keempat itu sudah paling tidak 90 persen sudah kita selesaikan. Yakin dan percaya ini lompat cepat sekali nanti di belanja modal,” ujarnya.
Selain membahas indikator ekonomi dan anggaran, rapat koordinasi turut menyoroti persoalan lintas wilayah yang dinilai perlu segera diselesaikan untuk mendukung iklim investasi dan pembangunan.
Salah satu isu yang dibahas ialah penetapan tata ruang serta tapal batas wilayah administrasi antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.
Kemendagri menegaskan akan memfasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah tersebut. Dalam rapat itu juga dijelaskan bahwa penempatan gerbang atau penanda fisik tidak dapat dijadikan dasar penetapan batas administrasi.
Penetapan batas wilayah harus mengacu pada ketentuan dan penetapan resmi yang berlaku.
Persoalan lain yang mencuat ialah keterbatasan pasokan bahan bangunan, khususnya pasir atau material Galian C, yang berdampak terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah.
Sudirman menyampaikan kondisi tersebut turut dikeluhkan kontraktor dan instansi teknis karena berpotensi memengaruhi percepatan pembangunan.
Kemendagri menyambut keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai kendala dan aspirasi. Pemerintah daerah juga didorong melaksanakan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu upaya yang dibahas ialah fasilitasi Investment Debottlenecking Clinic untuk membantu mengurai hambatan investasi, termasuk persoalan perizinan, lahan, dan batas wilayah.
Melalui koordinasi lintas pemerintah daerah dan pemerintah pusat, berbagai kendala tersebut diharapkan dapat segera ditangani sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan Kendari, Konawe, serta Konawe Selatan dapat terus dipercepat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
