Diduga Korupsi, Dewan Konsel Minta Kejati Periksa Dinas Kesehatan

  • Whatsapp

Andoolo, Sultrademo.co- Masih soal dugaan korupsi, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Ramlan kembali menyoroti dugaan penyalahgunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas yang diperuntukan bagi tenaga medis/paramedis dan non Paramedis di Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada realisasi sejak tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Padahal, beber dia, pihak BPJS telah melakukan pembayaran melalui transfer ke kas daerah, bahkan hasil klaim BPJS tersebut langsung dikirimkan ke masing masing kepala puskesmas se – Konawe Selatan.

Bacaan Lainnya

“Banyak komponen dana Non Kapitasi JKN Puskesmas diantaranya, honor medis, non medis, perawat, pemeliharaan kantor/ kendaraan termasuk bahan bakar, ketika ada pasien rujukan, tapi ini yang buat kita bingung BPJS sudah klaim pembayarannya tapi pihak Dinas Kesehatan belum membayarkan ke masing – masing puskesmas, padahal ini hak pegawai yang ada di puskesmas, kalau kita mau kalkulasi itu sudah miliaran rupiah,” bebernya.

Ramlan berharap ini menjadi atensi pemerintah daerah dan melakukan langka terukur untuk segera merealisasikan hak – hak dimaksud.

Sebab, lanjut dia, tidak menuntut kemungkinan proses pelayanan di puskesmas terhenti atau bisa saja pelayanan tetap berjalan tapi pasien/ masyarakat yang berobat dipaksa membayar dengan alasan belakangan dikembalikan jika dana Non Kapitasi sudah cair.

“Masih banyak maslahnya seperti Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik atau Belanja Jasa Listrik untuk Puskesmas se-konsel itu tidak dibayarkan pada T.A 2020 sebesar Rp. 454.500.000.00, padahal ini kategori urusan wajib, sebab disana ada pelayanan bagi masyarakat yang mau berobat, coba mana yang paling urgensi proyek atau listrik Puskesmas dan masa ia belanja jasa listrik puskesmas diluncurkan juga di 2021,” kesalnya.

Untuk itu, Ramlan minta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyambangi Dinas Kesehatan Konsel. Bagi dia ini sangat penting, barang kali pasca diperiksa Dinkes segera merealisasikan hak – hak para petugas yang ada di puskesmas termasuk belanja jasa listrik puskesmas.

“Itu juga saya sudah sampaiakan ke Pemerintah Daerah melaluiĀ  Sekda sebisa mungkin kita buatkan regulasinya agar nanti itu semua puskesmas bisa langsung mengurus rutinnya di keuangan, sebab sangat tidak tepat urusan biaya listrik mereka harus lewat di Dinas Kesehatan.
Kemarin waktu rapat kerja saya sudah usulkan ke pimpinan DPRD, kaitan dengan banyaknya skandal di lingkup Dinas Kesehatan untuk kemudian dilakukan Evalusi Pimpinan,” tutupnya.

  • Whatsapp

Pos terkait