Dilema Badan Adhoc, “Dipaksa” Gelar Pilkada di Tengah Pandemi

  • Whatsapp

Judul tulisan ini sama dengan judul buku yang kami buat tuhun lalu untuk mengevaluasi tiga bagian penting dari penyelenggara pemilu yang membantu tugas – tugas KPU yaitu pola rekruitmen, beban kerja, dan Integritas Badan Penyelenggara Adhoc (PPK, PPS, PPDP, KPPS). Judul buku tersebut sempat dipertanyakan oleh Saudara saya Ketua KPU Sultra mengapa menggunakan judul dilema, saya katakan sebenarnya judul awalnya adalah “ Pemilu Sebagai Mesin Pembunuh ” namun kami menganti dengan judul yang lebih kooperatif, maka lahirlah judul ini, judul dilema lahir dari keberadaan Badan Adhoc yang harus bekerja dalam posisi diberikan honor yang rendah dengan beban kerja yang berat dan dikawal dengan berbagai regulasi yang jika dilanggar akan mendapatkan Sanksi Pidana, seperti itulah nasib Badan Adhoc di Pemilu 2019 apalagi dengan Pilkada 2020 yang dilaksanakan pada saat Virus Corona masih ada ditengah-tengah masyarakat pasti lebih memprihatinkan.

Dari buku yang kami buat pada akhirnya melahirkan 12 Rekomendasi Pembentukan dan Perbaikan Tata Kelola Badan Penyelenggara Adhoc Agar Tidak Terjadi lagi kematian massal, dari 12 rekomendasi tersebut jika kemarin dijalankan oleh KPU sudah pasti lebih percaya diri untuk tetap menjalankan tugas negara di tengah pendemi corona. Adapun rekomendasi yang seharusnya sudah dijalankan adalah, Pertama : Kewajiban menyertakan surat keterangan dokter dan pemberian asuransi kesehatan, kematian dan kecelakaan kerja bagi penyelenggara adhoc. Penyertaan surat keterangan dokter dalam proses seleksi badan ad hoc tampak tidak wajib tahun 2019 lalu bagaimana dengan pilkada 2020 ?,. Belajar dari pengalaman banyaknya badan adhoc yang sakit dan meninggal, maka surat keterangan dokter harus menjadi salah satu syarat wajib, sehingga dapat menghasilkan petugas yang memenuhi standar kesehatan dalam menjalankan tugas sebagai petugas adhoc. Proses pengambilan surat keterangan dokter harus pula melalui proses pemeriksaan yang nyata (tidak di atas meja) dan sederhana (item yang diperiksa). Setelah memenuhi syarat sebagai anggota panitia pemilih adhoc dan dinyatakan lulus seleksi, maka guna menjamin kesehatan dan keselamatan jiwa mereka, perlu adanya jaminan kesehatan dan perlindungan kerja baik dalam bentuk asuransi atau jaminan lain. Hal ini penting mengingat pada peristiwa sakit dan meninggalnya panitia pemilih pada Pemilu 2019, keluarga korban harus membiayai sendiri biaya pengobatan dan biaya duka. Secara kelembagaan, KPU memberikan bantuan dana (santunan), namun prosesnya sangat lama dan sampai sekarang tidak jelas kabarnya, sehingga korban atau keluarga korban harus mengeluarkan biaya sendiri terlebih dahulu. Proses pemberian santunan yang lama ini diakibatkan oleh tidak adanya persiapan dana taktis khusus kesehatan petugas, sehingga memperumit proses pencairan penganggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Oleh karena itu, Asuransi Kesehatan, kematian dan kesalamatan kerja merupakan salah satu yang perlu dihadirkan dalam tata kelola sumber daya manusia penyelenggaraan pemilu.

Bacaan Lainnya

Kedua, Penyesuaian gaji dan beban kerja petugas ad hoc. Perbaikan gaji/honor penyelenggara pemilu ad hoc, akan mendorong minat orang untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu. Akibat gaji/honor yang kecil semangat kerja tidak berjalan maksimal. Penyesuaian gaji/honor penyelenggara pemilu dengan beban kerja juga menjadi salah satu penyemangat dalam bekerja. Disisi lain gaji yang kecil bisa mempengaruhi independensi penyelenggara ad hoc. Akibat gaji yang kecil, petugas ad hoc sangat rawan dipengaruhi oleh para peserta pemilu, baik caleg maupun partai politik untuk kepentingan mereka. Meski tidak adanya laporan tentang petugas pemilu yang dibayar oleh caleg untuk bekerja menjadi tim sukses, namun peristiwa pertemuan antara penyelenggara ad hoc dan caleg merupakan peristiwa yang ditemukan pada beberapa tempat di Sulawesi Tenggara. Disamping ketidaktahuan petugas tentang tata tertib, pertemuan antara petugas ad hoc dapat pula didorong oleh motif ekonomi untuk mendapatkan sogokan/bayaran untuk bekerja bagi sang caleg.Sehingga ia memiliki loyalitas ganda sebagai petugas pemilu, dan sebagai tim pemenangan caleg yang bekerja senyap. Hasil wawancara yang kami lakukan saat ini sudah ada kenaikan gaji yang dulunya Anggota PPK mendapatkan gaji 1,5 juta sekarang sudah 1,9 juta dan Ketua PPK yang dulunya 1,8 juta dan sekarang 2,1 juta. Namun kenaikannya belum signifikan apalagi dengan kondisi adanya Covid-19.

Ketiga, Pelaksanaan Bimtek petugas adhoc secara online Pelatihan akan meningkatkan kemahiran petugas adhoc. Hasil temuan lapangan menujukkan masih adanya petugas ad hoc yang tidak mengikuti training yang dilakukan oleh KPU. Mereka ini adalah petugas pengganti dan petugas yang bergabung belakangan (setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan jumlah penyelenggara pemilu ad hoc lima orang disetiap kecamatan). Oleh karena itu, agar seluruh petugas mengikuti pelatihan maka sebaiknya dapat dilaksanakan secara online, maka keserentakan proses rekrutmen dan pelatihan sangat diperlukan. Selain akan memberikan kekompakan dalam bekerja, juga akan menumbuhkan pemahaman yang sama terhadap setiap tugas yang dikerjakan.

Keempat, Efisiensi waktu perhitungan hasil pemilu melalui e-rekap

Pemilu serentak 2019 dirasakan sebagai pemilu yang memiliki beban kerja yang paling berat. Tahapan perhitungan dirasakan sebagai kegiatan yang paling berat, karena harus selesai dalam waktu yang satu hari. Dalam pelaksanaan kegiatan pencoblosan hingga selesai perhitungan, petugas ad hoc bekerja dalam rentang waktu antara 20-24 jam. Dengan waktu yang cukup lama tersebut,mempengaruhi aspek fisiologismanusia, seperti melemahnya pergerakan mata, pergerakan otot dan melemahnya respon alat-alat tubuh lainya. Hal ini berakibat pada banyaknya petugas yang menderita kelalahan dan sakit, seperti pusing, muntah-muntah dan kambuhnya penyakit bawaan para petugas. Di sisi lain, akibat kelelahan sangat mungkin petugas melakukan kesalahan perhitungan. Untuk mempersingkat waktu (efisien) perhitungan hasil pemilu, maka dapat dilakukan dengan memberlakukan sistem elektronik rekap (e-rekap) dalam proses perhitungan. Konsekuensi hal ini adalah jenis kertas suara harus disesuaikan dengan mesin e-rekap. Selain itu, e-voting adalah cara yang paling efisien mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu.

KPU RI dan Pemerintah seharusnya belajar dari sebuah Tragedi di Pemilu 2019 yang menyebabkan Meninggalnya 894 orang Badan penyelenggaran ad hoc dan yang Sakit ada 5.175 orang, didalamnya ada Provinsi Sulawesi Tenggara yang pasca Pemilu 2019 ditemukan ada 436 orang yang sakit penyelenggara Pemilu dan meninggal 6 orang. Namun karena telah diputuskan maka sudah pasti akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, ASPEK KESEHATAN JELAS MENJADI ANCAMAN utamnya bagi penyelenggara pemilu perlu kesiapan Alat Pelindung Diri (ADP) yang Standar WHO, Kedua, akan terjadi pelanggaran HAK-HAK KONSTITUSINAL WARGA NEGARA dimana warga negara berhak untuk hidup sehat dan dilindungi dari ancaman kematian bukan kemudian dipaksa untuk terlibat dalam sebuah pesta demokrasi, Ketiga, PARTISIPASI MASYARAKAT BESAR KEMUNGKINAN TURUN, Karena masyarakat lebih memilih terlindungi dari virus corona dibanding mencoblos, Keempat, KUALITAS PEMILU AKAN RENDAH Karena Beberapa Bagian dari tahapan pemilu dihilangkan dan waktunya dipercepat padahal pemilu adalah proses Edukasi Politik. Kelima, KECURANGAN PEMILU akan meningkat disebabkan ruang dari Bawaslu kabupaten dan penyelenggara pemilu (badan adhoc) dalam melakukan Pencegahan dan Pengawasan pada para Kandidat yang bertarung akan semakin kecil disebabkan kendala dilapangan dengan adanya virus Corona karena sudah pasti Kesehatan lebih utama dari segalanya karena kita tidak mau lagi terjadi TRAGEDI 894.

Pos terkait