DPP PSM KOLAKA : Pemerintah Menghindari Lockdown karena Tak Mau Membiayai Hidup Rakyatnya

  • Whatsapp
"Ramadan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Pusat Study Sosial Mahasiswa (DPP PSM KOLAKA) dalam presfektif konstitusi".

Kolaka, sultrademo.co – Meski kasus Covid-19 terus bertambah, pemerintah belum menerapkan lockdown atau karantina wilayah sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan. Presiden Jokowi lebih memilih menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menekan dan meminimalisir wabah corona.

Langkah pemerintah yang menghindari lockdown itu bukan tanpa sebab. Ketua Umum DPP Pusat Studi Mahasiswa Kolaka, Ramadan, menilai pemerintah menghindari lockdown karena tak ingin menanggung kebutuhan dasar masyarakat selama karantina.

Bacaan Lainnya

“Kalau menyuruh orang di rumah, dan katakanlah mau menerapkan karantina wilayah. UU Kekarantinaan (Kesehatan) mengatakan pemerintah pusat harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan hewan peliharaan di daerah karantina itu. Nah sepertinya, inilah pemerintah yang mau mereka hindari,” Ungkap Ramadan Selasa (31/3/2020).

Ia menerangkan bahwa Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan tersebut telah menerangkan bahwa memang mewajibkan pemerintah menanggung hidup rakyat jika menerapkan karantina wilayah. Pasal tersebut berbunyi:

(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Adapun kebutuhan dasar yang dimaksud terdapat dalam Pasal 8 UU tersebut yang berbunyi:

Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Hal inilah, kata Ramadan, yang dihindari oleh pemerintah sehingga hanya sebatas menetapkan PSBB. Sebab hal tersebut dalam ketentuan PSBB, tak diatur kewajiban bagi pemerintah menanggung biaya hidup masyarakat.

“Kalau cuma PSBB di situ (UU Kekarantinaan Kesehatan) tidak ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi kewajiban misalnya kebutuhan bahan pokok dan lain-lain, tapi kalau dilakukan karantina wilayah pemerintah wajib menanggung kebutuhan karantina tersebut,” Jelas Ramadan.

Menurut Ramadan kebijakan PSBB sangatlah tidak maksimal dalam menekan dan meminimalisir penyebaran Covid-19. Sebab masyarakat yang bekerja di sektor informal mau tidak mau harus tetap bekerja demi bertahan hidup. Untuk itu, Ramadan berpandangan opsi atau pilihan lockdown-lah yang paling baik dan pas demi menekan wabah ini.

“Persoalannya pemerintah ingin masyarakat di rumah saja. Tapi bagaimana pekerja di sektor informal. Kalau dia di rumah, enggak dapat penghasilan,” kata Ramadan.

“Pemerintah harus betul-betul menerapkan lockdown. Orang disuruh di rumah, kebutuhan dipasok. Tetapi kalau misalnya supermarket buka, kendaraan umum masih operasi sama juga bohong. Ini yang menurut saya pemerintah lari dari tanggung jawab,” tutupnya.

Pos terkait