Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Asesmen Kondisi dan Kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Kendari Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, S.T.P., S.H., M.Si., didampingi Kepala DP3A Kota Kendari, Hj. Fitriani Sinapoy, A.Pi., M.P. FGD
Dalam sambutannya, Sekda Amir Hasan menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui layanan yang cepat, profesional, terintegrasi, dan inklusif. Menurutnya, meningkatnya kompleksitas kasus kekerasan, eksploitasi, hingga diskriminasi menuntut pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem perlindungan.
“UPTD PPA memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menerima pengaduan, melakukan penjangkauan, hingga memberikan pendampingan kepada korban. Karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta tata kelola operasional menjadi prioritas yang harus terus ditingkatkan,” ujar Amir Hasan.
Ia juga mengapresiasi sinergi lintas sektor yang terbangun dalam forum tersebut. Menurutnya, hasil asesmen diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang berbasis data dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Kendari.
Sementara itu, Kepala DP3A Kota Kendari, Hj. Fitriani Sinapoy, mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah laporan kasus menunjukkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengaduan yang disediakan pemerintah, termasuk melalui layanan Call Center 112.
“Jika sebelumnya rata-rata penanganan berkisar 60 kasus dalam satu tahun, hingga Juni 2026 jumlah laporan yang masuk sudah mencapai 60 kasus. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor sekaligus responsivitas petugas dalam menangani setiap aduan,” jelasnya.
Fitriani juga memaparkan inovasi DP3A melalui program “Meja Baru” (Mencari Jawaban Baru) yang menjadi ruang evaluasi dan diskusi rutin dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program tersebut telah melahirkan berbagai langkah preventif, salah satunya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan secara serentak pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tingkat SMP.
Program edukasi tersebut telah menjangkau sekitar 15.000 siswa SMP di Kota Kendari dan direncanakan akan diperluas hingga jenjang SD dan PAUD sebagai bagian dari upaya membangun budaya perlindungan anak sejak usia dini.
Melalui pelaksanaan FGD ini, Pemkot Kendari kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat kapasitas UPTD PPA melalui peningkatan tata kelola, penguatan sarana dan prasarana, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan perlindungan yang semakin efektif sekaligus mewujudkan Kota Kendari yang aman, ramah, dan responsif bagi perempuan dan anak.
Untuk diketahui, FGD ini dihadiri perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Kendari, Satpol PP, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta organisasi masyarakat seperti Fatayat NU, ‘Aisyiyah, dan Solidaritas Perempuan.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
