Kendari, Sultrademo.co — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut diikuti TPID Kota Kendari dari Ruang Rapat Wali Kota Kendari. Agenda ini menjadi bagian dari koordinasi rutin pemerintah pusat dan daerah untuk memantau perkembangan inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
Dalam arahannya, Tito mengatakan pengendalian inflasi perlu dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan perkembangan harga di masing-masing daerah.
Berdasarkan perkembangan terbaru, inflasi secara tahunan atau year-on-year tercatat 2,19 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di level 2,08 persen. Sementara itu, inflasi secara bulanan atau month-to-month pada Agustus tercatat sebesar 0,21 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu kelompok yang berkontribusi terhadap pergerakan inflasi. Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain daging ayam ras, cabai rawit, dan beras.
Selain pangan, kenaikan harga juga dipengaruhi kelompok pendidikan seiring dimulainya aktivitas sekolah. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, terutama komoditas perhiasan emas, turut mengalami kenaikan. Sebaliknya, kelompok transportasi tercatat mengalami deflasi.
Tito meminta pemerintah daerah mencermati perkembangan harga berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Untuk komoditas beras, perkembangan harga di tingkat kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi dasar pemerintah bersama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog dalam memberikan dukungan kepada daerah yang membutuhkan.
Dukungan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau beras dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Menurut Tito, stabilitas harga perlu dijaga agar tidak terjadi kenaikan yang membebani masyarakat. Namun, harga juga tidak boleh jatuh terlalu rendah karena dapat berdampak pada petani, nelayan, produsen, dan pelaku usaha yang harus memenuhi biaya operasional.
“Yang harus dijaga adalah stabilitas harga pangan, barang dan jasa. Pangan menjadi yang paling utama karena menyangkut masyarakat luas dan daya beli masyarakat,” ujar Tito dalam rakor tersebut.
Selain pengendalian inflasi, Tito menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Belanja pemerintah juga dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Karena itu, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah perlu terus dipantau agar anggaran yang tersedia dapat mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.
Komponen investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, juga perlu diperkuat. Peningkatan investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja, menambah perputaran modal, dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Sementara itu, sektor net ekspor-impor turut menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah didorong mendukung pengusaha, produsen, dan pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan memperluas orientasi pasar hingga ekspor.
Pemerintah Kota Kendari melalui TPID berkomitmen memperkuat koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan komoditas pangan di daerah.
Keikutsertaan dalam rakor tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah Pemkot Kendari dalam mengantisipasi potensi gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
