DPRD Kabupaten Konawe Selatan menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2023 sekaligus jawaban pemerintah daerah atas pandangan fraksi dewan.
Kegiatan itu berlangsung di salah satu Hotel di Kendari, Selasa (15/11).
Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe Selatan, Irham Kalenggo didampingi Wakil Ketua I, Armal, Wakil Ketua II Hj Hasnawati dan dihadiri Anggota DPRD lainnya.
Paripurna itu juga dihadiri Pj Sekda Konawe Selatan, Hj Sitti Chodidjah beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap R-APBD Konawe Selatan disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ramlan.
Di kesempatan itu, politis Partai Demokrat menyampaikan diskusi pembahasan R-APBD antara eksekutif dan legislatif memungkinkan terciptanya standar distribusi dan alokasi anggaran secara merata, untuk memenuhi kebutuhan nyata dalam memberi pelayanan publik di tahun 2023.
Di kesempatan itu beberapa catatan yang perlu dibenahi pemerintah daerah turut disampaikan Ramlan.
Seperti, lanjut dia, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh anggota DPRD diperoleh beberapa hasil yang menunjukkan situasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yang sumber pendanaannya dari Pinjaman Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kegiatan tersebut menurutnya, mengindikasikan keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
“Olehnya itu diharapkan pemerintah daerah melalui OPD terkait, untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan prosedur, persyaratan teknis dan mutu kualitas kerja,” ujarnya.
Berdasarkan masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan di atas, dan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka fraksi-fraksi DPRD Konsel menyatakan menerima R-APBD tahun 2023 untuk dilakukan pembahasan selanjutnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
