Fraksi Demokrat Konsel Soroti Dugaan Korupsi DID Tambahan 14 Miliar

  • Whatsapp
Ketua Fraksi Demokrat Konsel, Ramlan

Kendari, Sultrademo.co- Ketua Fraksi Demokrat DPRD Konawe Selatan, Ramlan nampak getol menyoroti dugaan tindak pidana korupsi DID Tambahan senilai Rp14 Miliar lebih. Hal itu disindirnya pada Pembahasan APBD 2021 di Zahra Hotel Kendari tadi malam Rabu 02/12.

Dia menjelaskan, sesuai amanat PMK No 87 Tahun 2020, Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) tambahan tahun 2020,
Pasal 2, Ayat 1 disebutkan penhgunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi di daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional
Serta penanganan corona virus disease 2019 (Covid 19) Bidang Kesehatan dan Bantuan Sosial.

Bacaan Lainnya

Ayat 2. DID Tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan
Perjalanan dinas.

Tambah dia, pada Rapat Kerja Tanggal 5 Oktober antara DPRD dan TAPD kaitan peruntukan DID Tambahan secara tegas Ketua TAPD dan Kadis Keuangan menyampaikan bahwa dana DID Tambahan sebesar 14 M lebih dialokasikan ke beberapa OPD, antara lain Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Sosial dan Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid – 19 serta alokasi dana tersebut dijadikan Bantuan Tidak Terduga (BTT)

Faktanya, lanjut dia, dalam Dokumen Penjabaran ABPD – P 2020, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perumahan Rakyat sudah tidak menganggarkan lagi kegiatan pengadaan barang/ jasa. Sementara Dinas Pertanian Keciprat DID Tambahan yang sebelumnya adalah BBT sebesar 1,6 M lebih dan Dinas Perumahan sebesar 2,6 M lebih.

Belum lagi, sambung dia, semua kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dilakukan dengan metode swakelola dinas. Padahal harusnya kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) agar relevan dengan PMK 87 kaitan Pemulihan Ekonomi.

“Parahnya lagi kegiatan swakelola yang dikerjakan Dinas Perumahan itu belum ada kontraknya, tapi proses pekerjaan sudah 80 %,”bebernya.

Dengan kekacauan seperti ini, tegas Ramlan, dirinya memastikan pengalokasian anggaran yang bersumber dari DID Tambahan itu tidak mempedomani PMK 87.

“Jadi skema perencanaan yang meraka gunakan di cocok cocokan saja. Bahkan dalam proses penganggaran saat ini terkesan dikendalikan oleh Kabid Anggaran, termasuk peran Ketua TAPDpun saya pastikan tidak ada,”tutupnya. (AK)

Pos terkait