Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah merampungkan 100 hari kerja pertamanya di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua.
Dalam ekspose yang digelar Selasa (10/6/2025), pemerintah memaparkan capaian dan arah kebijakan strategis sebagai respons atas transisi pemerintahan, sekaligus mendukung visi “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius.”
Program 100 hari kerja ini difokuskan pada empat sektor prioritas: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Delapan program unggulan — Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika — menjadi tulang punggung implementasi kebijakan yang selaras dengan tiga misi pembangunan daerah.
Dalam 100 hari pertama, bidang pendidikan menunjukkan sejumlah kemajuan. Pemerintah Provinsi Sultra berupaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan di SMA Negeri 1 Kendari. Akses pendidikan tinggi juga diperluas dengan pemberian beasiswa bagi pelajar dari berbagai kabupaten/kota.
“Program Penggaris kami luncurkan untuk menyediakan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa kurang mampu,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bonus bagi atlet berprestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON), mengevaluasi fasilitas asrama mahasiswa Sultra di luar daerah, serta merevitalisasi Asrama Dayung Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar guna melahirkan bibit atlet masa depan.
Di sektor kesehatan, berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk meningkatkan layanan dan fasilitas. Salah satu pencapaian yang menonjol adalah keberhasilan operasi clipping aneurisma pertama di Sulawesi Tenggara (Sultra). Program Sultra Health Service (SHS) juga diperluas untuk memperkuat perlindungan asuransi kesehatan masyarakat.
Pemerintah juga memulai pembangunan infrastruktur kesehatan dengan peletakan batu pertama untuk tiga rumah sakit daerah di Kabupaten Buton Tengah, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Timur, yang turut dihadiri Menteri Kesehatan. Peningkatan pembangunan sarana sanitasi dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga menjadi fokus untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni.
Penguatan infrastruktur dan sektor agromaritim menjadi fondasi utama untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Program Jamaah berperan dalam membangun dan merehabilitasi jalan penghubung antarwilayah. Peningkatan transportasi publik juga diwujudkan melalui pembukaan Terminal Tipe B Lacararia di Kolaka Utara, pembangunan dermaga, dan program mudik gratis.
“Kami juga melakukan perbaikan rumah korban gempa di Kabupaten Kolaka Timur dan menjalankan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) untuk sertifikasi tanah gratis,” ungkapnya.
Kebijakan Blue Economy juga mulai dikembangkan. Akses jalan provinsi di beberapa kabupaten/kota ditingkatkan untuk mendukung distribusi dan swasembada pangan.
Sektor agromaritim menerima perhatian serius dengan berbagai inisiatif seperti Gerakan Pangan Murah di Kolaka, budidaya maggot untuk pengelolaan sampah organik dan pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi lahan kritis.
Pembukaan pasar tani juga dilakukan untuk memungkinkan petani menjual hasil panen langsung kepada konsumen. Bantuan benih durian dan pupuk organik cair diberikan di Konawe Selatan, serta peninjauan tempat pelelangan ikan di Kendari sebagai upaya penguatan sektor kelautan.
Pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi fokus melalui program Mantu (Modal Usaha untuk Ibu-Ibu). Selain itu, pelatihan penyelia dan juru sembelih halal serta audit tempat pemotongan hewan untuk sertifikasi halal juga dilaksanakan.
Kebijakan-kebijakan ini terbukti membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Per April 2025, inflasi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 1,71 persen, masih dalam target nasional 3 persen.
Program 100 hari kerja ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang responsif dan melayani. Hal ini diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, sinergi pusat-daerah, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Salah satu langkah nyata adalah penandatanganan pakta integritas oleh semua kepala perangkat daerah di Sultra.
Manajemen talenta diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan lewat sertifikasi kelembagaan dan pengembangan kompetensi manajerial serta fungsional. Seleksi kompetensi PPPK juga dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis, kesehatan, dan guru.
Apresiasi terhadap inovasi dan akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk penghargaan inovasi terbaik kepada perangkat daerah dan penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bagi kabupaten dan kota.
Untuk membangun sumber daya manusia yang religius, pemerintah juga melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pemberian bantuan hibah kepada organisasi masyarakat dan rumah ibadah melalui program Safari Ramadan, serta kegiatan shalat subuh keliling untuk mengajak masyarakat lebih aktif shalat berjamaah.
Pemerintah Provinsi Sultra menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran sebesar Rp 162,89 miliar, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dialokasikan untuk mendukung program prioritas.
Anggaran tersebut meliputi pembangunan infrastruktur (Rp 99,08 miliar), pendidikan (Rp 27,36 miliar), kesehatan (Rp 0,5 miliar), program quick wins (Rp 1,28 miliar), pembayaran honorarium tenaga honorer (Rp 5,95 miliar), serta tambahan dukungan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (Rp 26 miliar). Total alokasi anggaran untuk program prioritas mencapai Rp 160,18 miliar.
Sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dilakukan melalui penegakan terhadap pelaku usaha tambang yang tidak patuh pajak. Hasilnya, pada Triwulan I 2025, realisasi Pajak Air Permukaan naik signifikan sebesar 2.330 persen atau sebesar Rp 2,6 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Komitmen ini juga berdampak pada peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang tumbuh 31,52 persen atau sebesar Rp 36,2 miliar. Penertiban terhadap kewajiban pajak, seperti yang dilakukan kepada PT. IFISHDECO, berhasil mencatatkan total tagihan sebesar Rp 21,96 miliar.
Selain itu, kontribusi sektor tambang melalui CSR sebesar Rp 3 miliar dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan infrastruktur dasar, memperkuat sinergi pemerintah dan swasta dalam pembangunan berkelanjutan.
Dengan komitmen kuat dan strategi yang tepat, Gubernur dan Wakil Gubernur memastikan pembangunan akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029 yang fokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Hingga 2024, jalan provinsi sepanjang 1.076,94 km dengan 66,57 persen dalam kondisi baik. Target pada 2030 adalah 95 persen jalan dalam kondisi mantap, dengan rata-rata peningkatan 61 km jalan per tahun.
Di bidang pendidikan, program beasiswa selama 5 tahun untuk 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu direncanakan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Sektor kesehatan akan fokus pada perluasan jaminan kesehatan, peningkatan layanan dasar, serta penanggulangan HIV/AIDS, TBC, dan malaria, khususnya di wilayah terpencil.
Untuk ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemerintah Provinsi Sultra menetapkan target strategis mencapai swasembada pangan melalui pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD Tahun 2025–2029.
“Ekspose 100 hari kerja ini menjadi wujud komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Awal pemerintahan ini dimaknai sebagai fase konsolidasi dan peletakan dasar transformasi pembangunan Sulawesi Tenggara ke depan,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
