Kendari, Sultrademo.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus terangkum secara matang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Pemerintah daerah diminta proaktif dalam mengeksekusi program pembangunan dan tidak membiarkan persoalan warga berlarut-larut hingga viral di media sosial.
Penegasan tersebut disampaikan ASR saat memimpin apel pagi gabungan di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Senin (4/5/2026). Arahan ini diberikan menjelang pembukaan Musrenbang tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (5/5/2026).
“Jangan menunggu viral baru dikerjakan. Infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan lainnya harus sudah terangkum di dalam Musrenbang,” ujar purnawirawan jenderal bintang dua TNI tersebut.
Gubernur menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi riil dari lapangan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah di Sultra menyampaikan usulan program yang berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ia juga menyoroti masalah postur anggaran daerah yang sering kali tidak berpihak pada rakyat. Ke depan, ia menginginkan adanya pergeseran paradigma dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Anggaran harus fokus melayani masyarakat, bukan melayani pemimpin. Tidak boleh lagi ada anggaran yang porsinya lebih besar hanya untuk melayani kepentingan pimpinan,” tegasnya.
“Jangan menunggu viral baru dikerjakan. Infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan lainnya harus sudah terangkum di dalam Musrenbang.”
Selain menyinggung perencanaan pembangunan, Gubernur juga mengumumkan langkah-langkah penguatan pengawasan internal di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai Senin ini, evaluasi kinerja OPD akan menjadi agenda rutin mingguan.
Pemerintah Provinsi Sultra juga menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai instansi dinas hingga sekolah setiap hari Rabu. Langkah ini diambil untuk memastikan kedisiplinan ASN dan kualitas pelayanan publik terjaga dengan baik.
Dalam sepekan ke depan, Pemerintah Provinsi Sultra juga diagendakan menerima kunjungan kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Pemprov Sultra menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Forum Kepala Daerah Asia Pasifik yang akan dipusatkan di Kota Kendari.
Melalui rangkaian agenda ini, ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin solid guna mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bumi Anoa.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
