Jamin Bantuan Hukum Warga Miskin, LBH HAMI MoU Dengan Pemprov

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co- Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara teken Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Direktur LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan menjelaskan, selain pihaknya, ada juga dua LBH yang turut meneken MoU dengan Pemprov, yakni LBH Kendari, dan LBH Mitra Keadilan.

Bacaan Lainnya

Dikatakan Andri, pemberian layanan hukum dalam bentuk “Prodeo” diperutnukan bagi masyarakat miskin, dan itu gratis, dengan kata lain negara yang akan membayarkan biaya perkaranya.

Selama ini, lanjut Ketua Kongres Advokat (KAI) Sultra itu, bantuan hukum bagi warga miskin sudah berjalan melalui kerjasama dengan Kanwilkumham.

“Sebelum ada MoU ini kita dorong Pemprov untuk membuat Perda karena di UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum sudah ada landasannya, setelah itu terbitlah Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin, dan untuk melaksanakannya terbitlah Pergub nomor 32 tahun 2019 tentang pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Sultra nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin,” jelasnya.

Andri sangat mengapresiasi langkah pemprov untuk membantu dan menjamin bantuan hukum warga miskin.

“Kalau hanya berharap di Kanwilkumham tidak bisa tercover semua perkara, karena kebanyakan masyarakat kita tidak punya biaya untuk berperkara di PN sementara di KUHAP telah diatur seseorang yang di sangka pidana wajib didampingi oleh pengacara dan kenyataanya banyak yang tidak didampingi tutupnya,” pungkasnya.

Di tempat berbeda, Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Pemprov Sultra, Nengah menyebutkan, ketiga LBH tersebut akan menangani 18 perkara untuk tahun 2019, dan 2020 akan ditambah lagi seiring dengan maraknha masyarakat miskin yang butuh bantuan hukum.

“Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemprov dapat memberikan bantuan hukum. Serta ini sesuai dengan visi misi gubernur dan wakilnya yaitu Garbarata yang di dalamnya ada 5 pilar. Bantuan hukum ini sudah masuk dalam bagiannya,” tutupnya.

Laporan : Irvan
Editor : AK

Pos terkait