Jakarta, Sultrademo.co – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, memastikan layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatra tetap berjalan normal.
Hal tersebut ditegaskan Prof. Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1). Ia menjamin bencana alam tidak akan menghambat hak-hak administratif para abdi negara.
“Bencana tidak boleh menjadi penghambat hak-hak kepegawaian ASN. Kami bergerak cepat memastikan layanan strategis seperti penetapan NIP, kenaikan pangkat, hingga mutasi tetap berjalan,” ujar Prof. Zudan.
Hingga pertengahan Januari 2026, BKN mencatat dampak bencana yang cukup signifikan terhadap personel ASN di Sumatra diantaranya 10 ASN dinyatakan meninggal dunia, 9 ASN masih menjalani perawatan intensif dan 1.419 hunian ASN mengalami kerusakan serta kerugian material.
Menyikapi hal ini, BKN bersama Korpri telah menyalurkan bantuan logistik. Prof. Zudan juga memastikan pemenuhan hak bagi keluarga ASN yang wafat dilakukan dengan mekanisme yang lebih cepat.
Terkait kekhawatiran hilangnya dokumen fisik akibat banjir atau longsor, BKN telah menyiapkan mitigasi melalui sistem digital. Seluruh arsip kepegawaian kini telah diamankan dalam Lemari Digital Arsip ASN pada sistem Document Management System (DMS).
“Melalui DMS dan MyASN, arsip tetap aman dan dapat diakses kapan pun. Layanan tidak akan berhenti meski dokumen fisik rusak atau hilang,” tegasnya.
Selain itu, BKN memberikan dispensasi khusus berupa perpanjangan batas waktu penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 2025 dan penyusunan SKP 2026. Kebijakan ini diambil karena hampir 50 persen ASN di wilayah terdampak mengalami kendala jaringan internet dan infrastruktur.
Langkah responsif BKN mendapat apresiasi dari anggota Komisi II DPR RI. Politisi Gerindra, Aziz Subekti, menilai kehadiran aktif Kantor Regional BKN di Medan, Pekanbaru, dan Aceh menjadi bukti negara hadir di tengah musibah.
Senada dengan itu, Taufan Pawe dari Fraksi Golkar memuji kebijakan BKN yang dianggap menyentuh aspek kemanusiaan. “Kebijakan BKN tidak hanya soal administratif, tetapi memberikan afirmasi nyata bagi mereka yang sedang berduka,” tuturnya.
BKN berkomitmen terus memantau stabilitas manajemen ASN di daerah terdampak agar pelayanan publik kepada masyarakat luas juga tidak terganggu.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
