Surakarta, Sultrademo.co – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan menegaskan bahwa masa depan tata kelola birokrasi nasional sangat ditentukan oleh keberanian melakukan transformasi digital dan peningkatan efisiensi kerja. Tanpa langkah tersebut, birokrasi justru berisiko menjadi beban pembangunan, bukan penggerak kemajuan.
Hal itu disampaikan Prof. Zudan saat memberikan keynote speech dalam Seminar Nasional Indonesian Association for Public Administration (IAPA) yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Senin (9/2/2026). Seminar tersebut mengusung tema “Budaya, Birokrasi, dan Masa Depan Tata Kelola Nasional”.
Dalam paparannya, Prof. Zudan mengungkapkan bahwa birokrasi Indonesia saat ini ditopang oleh sekitar 6,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan komposisi 54 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 46 persen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, tantangan utama birokrasi ke depan bukan terletak pada jumlah ASN, melainkan pada ketepatan penempatan dan kecukupan kompetensi.
Ia menyoroti masih minimnya ASN yang memiliki keahlian strategis di sektor ekonomi hijau, ekonomi biru, dan hilirisasi, padahal sektor-sektor tersebut menjadi prioritas dalam visi Asta Cita Presiden. Karena itu, pemetaan ulang serta redistribusi kompetensi ASN dinilai menjadi agenda mendesak agar birokrasi mampu berperan sebagai motor pembangunan nasional.
Prof. Zudan juga mengaitkan reformasi birokrasi dengan persoalan inefisiensi nasional yang tercermin dari tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih berada di kisaran 6,3. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk memangkas inefisiensi tersebut.
“Ke depan, birokrasi harus berjalan dengan prinsip satu sistem, satu data, dan satu produk. Tanpa itu, efisiensi hanya akan menjadi jargon,” tegasnya.
Di bawah kepemimpinannya, BKN terus mengakselerasi penerapan sistem ASN Digital yang saat ini telah diimplementasikan oleh 592 dari 647 kementerian dan lembaga. Salah satu inovasi strategis yang dikembangkan adalah Lemari Digital ASN, sebuah sistem penyimpanan dokumen kepegawaian yang aman, terintegrasi, dan tahan terhadap risiko bencana.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Zudan turut membagikan pengalaman pribadinya saat menempuh pendidikan di UNS, kampus yang menjadi titik awal perjalanan akademiknya 38 tahun lalu. Ia menyebut pengalaman panjang di dunia akademik dan birokrasi membentuk keyakinannya bahwa reformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada tataran konsep dan regulasi.
“Saya bersyukur diberi kesempatan membumikan reformasi birokrasi. Terjadi dialog terus-menerus dalam diri saya antara konsepsi, teori, regulasi, dan implementasi. Reformasi birokrasi harus sampai pada implementasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Di hadapan para akademisi IAPA, Prof. Zudan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas regulasi agar tidak bersifat victimogenik, yakni merugikan masyarakat atau hak publik, serta kriminogenik yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Ia mencontohkan tingginya biaya politik dalam Pilkada yang kerap mengorbankan anggaran kesejahteraan masyarakat dan menjebak pejabat dalam praktik korupsi.
“Birokrasi membutuhkan teknologi agar lebih sederhana, layanan lebih cepat, dan masyarakat lebih bahagia. Di sinilah peran kampus sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mendesain perencanaan dan penganggaran yang efektif,” pungkasnya.
Seminar Nasional IAPA tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, serta para pakar administrasi publik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
