KIP RI: Informasi Pandemi Covid-19 Bersifat Serta Merta

  • Whatsapp

Jakarta, Sultrademo.co Menyikapi perkembangan wabah Covid-19, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Gede Narayana menyatakan mendukung langkah-langkah pencegahan, serta mitigasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan pasal 17 huruf g dan h serta pasal 18 ayat 2 huruf a UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijabarkan:

a. Informasi Publik yang berisi informasi pribadi dan atau informasi (rekam) medik terkait Covid-19 terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Suspect, Pasien Positif Covid-19 dan mereka yang sembuh adalah informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas.

b. Informasi pribadi ini wajib dijaga dan dilindungi dan hanya bisa dibuka atas ijin yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelanggaran atas penggunaan informasi publik bersifat pribadi atau data pribadi ini , dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

d. Informasi pribadi ini dapat diakses secara terbatas oleh pemerintah dan dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana.

“Penggunaannya harus terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Gede Narayana.

Dede menegaskan, Komisi Informasi Pusat mendorong Pemerintah Pusat (Gugus Tugas Covid-19) dan Pemerintah Daerah untuk pro aktif menyampaikan Informasi Publik terkait Covid-19 secara benar, akurat dan tidak menyesatkan melalui layanan di masing –masing wilayah yang terkoordinasi dengan Crisis Center melalui manajemen informasi satu pintu.

Selain itu Gede Narayana menyampaikan pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengelola informasi terkait Covid-19 sebagai informasi serta merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Informasi serta merta ini harus mudah diakses, disusun dengan sederhana dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

“Informasi Serta Merta ini wajib selalu diperbaharui terkait cara mengurangi risiko Covid-19 (mitigasi) di masyarakat, informasi potensi sebaran Covid-19, informasi terkait pertolongan awal bagi masyarakat yang terindikasi dan yang telah terinfeksi Covid-19, serta informasi tentang tindakan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam manajemen penanganan Covid-19,” ujar Gede Narayana dalam press release, Sabtu (21/3)

Gede Narayana mengimbau masyarakat untuk tenang, tidak panik dan terus meng-update informasi resmi yang disampaikan pemerintah.

Selain itu, Gede juga menekankan agar masyarakat waspada terhadap informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat dianjurkan untuk mengikuti semua Protokol Pencegahan yang telah disusun oleh pemerintah,”pungkasnya

Ilfa

Pos terkait