Kominfo Sultra Konsolidasi Tugas dan Tanggung Jawab dengan Komisi Informasi

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan konsolidasi tugas dan tanggung jawab dengan Komisi Informasi Sultra. Kegiatan ini berlangsung di kantor Dinas Kominfo Sultra, Selasa (9/6/2020).

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir mengatakan, konsolidasi merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mengukur sejauh mana kinerja dan sinergitas masing-masing lembaga dalam memberikan pelayanan informasi ke masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Tugas utama komisi informasi sebetulnya adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik,” ungkapnya

Namun, sebelum menangani sengketa informasi, perlu ada infrastruktur yang mendukung kerja-kerja komisi, terutama sekretariat, staf dan fasilitas pendukung lainnya.

Dinas Kominfo Sultra juga akan berupaya memperkuat jejaring data dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang ada di lingkup pemerintah provinsi melalui jalur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang ada di setiap OPD.

Andi Syahrir mengatakan, komisi informasi perlu sekretariat sendiri agar kerja-kerja mereka mengawal isu-isu keterbukaan informasi publik lebih mandiri, tidak bergantung pada pembiayaan yang melekat pada dinas.

Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Sultra, Husnawati mengatakan, salah satu isu krusial mengenai keterbukaan informasi publik adalah mendorong agar masyarakat sadar akan haknya untuk memperoleh informasi.

Mengenai bagaimana caranya, itu semua sudah ada mekanisme pelayanannya yang diatur dalam peraturan komisi informasi. “Termasuk saat ini, di tengah-tengah wabah Covid-19, mekanisme permintaan data diharapkan dengan pendekatan online,” ujar Husnawati.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sultra Andi Hatta mengungkapkan, saat ini, dari lima komisioner, yang tersisa hanya tiga orang, yakni dirinya dan dua anggota lainnya, yakni Husnawati dan Muh Jufri.

“Sementara dua orang lainnya, Supriadin dan Arifuddin Bakri telah mengundurkan diri dan sampai saat ini Gubernur Sultra belum menandatangani SK pengganti antar waktu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, lima anggota Komisi Informasi Sultra periode 2017-2021 merupakan komisioner pertama yang diangkat di Sultra.

Pos terkait