Kendari, Sultrademo.co – Komisi II DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat pra-pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (29/6/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said, membahas arah kebijakan anggaran di sektor strategis, khususnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Syahrul mengatakan pembahasan tersebut bertujuan memastikan alokasi anggaran dalam APBD 2026 benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap mendukung penuh program-program yang menyentuh langsung ekonomi masyarakat. Namun, seluruh program harus tetap berjalan sesuai prosedur dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Sulawesi Tenggara,” ujar Syahrul.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra, Sri Resqina R. Laydi, memaparkan sejumlah program yang akan menjadi prioritas pada 2026, termasuk peluang pengembangan Kampung Nelayan dari pemerintah pusat.
“Kita memiliki peluang memperoleh sekitar 1.000 titik Kampung Nelayan dari kementerian. Ini menjadi kesempatan untuk memperkuat infrastruktur pendukung, seperti Balai Jasa Dok maupun optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan,” kata Sri.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Muhammad Taufik, menjelaskan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui pengembangan benih unggul padi dan jagung serta pembangunan infrastruktur penetasan ayam lokal.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan Sulawesi Tenggara.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya, juga memaparkan program pengembangan sektor hortikultura sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ekonomi masyarakat di pedesaan.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Sultra, Ardin, meminta pemerintah lebih fleksibel dalam pelaksanaan program bantuan kepada petani, terutama terkait penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bantuan benih.
“Kita ingin regulasi yang lebih adaptif. Jangan sampai petani membutuhkan benih, tetapi proses administrasi justru menghambat mereka untuk segera menanam,” katanya.
Rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Komisi II DPRD Sultra Tya Roysman, anggota Komisi II Yusman Fahim dan LM Marshudi, serta jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pembahasan pra-APBD ini menjadi bagian dari proses penyusunan program dan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026, dengan harapan setiap kebijakan yang disusun mampu memperkuat sektor ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
