Profesi Konsultan Politik Tercederai di Gowa
Di setiap profesi, selalu ada godaan. Semakin dekat hubungan antara pemberi jasa dan klien, semakin besar pula potensi lahirnya persoalan etika. Karena itu, hampir semua profesi membangun pagar berupa kode etik. Bukan sekadar aturan tertulis, tetapi batasan moral yang menjaga kehormatan profesi.
Seorang dokter, misalnya, setiap hari berhadapan dengan pasien dalam kondisi yang sangat pribadi. Ia boleh memeriksa tubuh pasien, semua bagian tubuh bisa dilihat dan di periksa (sesuai kebutuhan), tetapi tidak boleh memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan di luar pelayanan medis. Seorang advokat mengetahui rahasia terdalam kliennya, akan tetapi sangat dilarang menggunakannya demi keuntungan pribadi. Seorang psikolog mendengar dan mengetahui berbagai persoalan paling intim, tetapi tidak boleh menjalin hubungan yang mencederai relasi profesional.
Lebih menantang seorang fotografer profesional yang tidak sedikit bekerja memotret model dengan busana transparan, bahkan dalam konsep yang sangat sensual. Walau demikian profesionalisme justru diukur dari kemampuannya menjaga batas. Kamera boleh dekat, tetapi hati tidak boleh larut. Semakin besar godaan, semakin tinggi nilai etikanya.
Hal yang sama berlaku bagi konsultan politik.
Seorang konsultan politik bekerja sangat dekat dengan kandidat. Mereka bisa mengikuti hampir seluruh aktivitas klien, memahami karakter, kelemahan, kelebihan, bahkan sering mengetahui persoalan keluarga dan dinamika internal yang tidak diketahui publik. Dalam banyak kasus, konsultan menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bersama kandidat.
Kedekatan itu adalah konsekuensi pekerjaan. Tetapi kedekatan bukanlah alasan untuk menghapus batas profesional.
Kasus yang berkembang di Kabupaten Gowa, yang mengaitkan nama Husniah Talenrang sebagai kepala daerah dengan Basri Kajang sebagai konsultan politik, setidaknya mengingatkan publik tentang pentingnya membedakan antara persepsi dan pembuktian. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai tuduhan yang beredar, perdebatan publik sesungguhnya telah bergeser menjadi diskusi mengenai etika profesi.
Dalam perspektif etika profesi, seorang konsultan politik memang dituntut menjaga jarak profesional dengan kliennya. Hubungan kerja yang terlalu personal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi objektivitas, bahkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses politik itu sendiri.
Dalam kacamata berbeda, negara hukum tidak boleh menghukum seseorang hanya karena asumsi. Etika memang dapat diperdebatkan, tetapi pelanggaran hukum harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Pada titik ini, publik harus mampu membedakan dua ranah yang berbeda, yakni ranah etik dan ranah hukum. Sesuatu yang dipandang tidak etis belum tentu melanggar hukum, sementara sesuatu yang melanggar hukum hampir pasti juga melanggar etika.
Menyelami kajian etika profesi, terdapat konsep fiduciary relationship, dimana hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Konsultan Politik dipercaya bukan hanya karena kepintarannya menyusun strategi, tetapi juga karena kemampuannya menjaga integritas. Disaat kepercayaan itu terganggu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, melainkan martabat profesi secara keseluruhan.
Olehnya, profesi konsultan politik sesungguhnya memerlukan standar etik yang lebih tegas.
Diberbagai negara banyak konsultan kampanye diwajibkan menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta tidak memanfaatkan hubungan profesional untuk kepentingan pribadi. Harapannya sangat sederhana, yakni bagaimana menjaga agar keputusan politik tetap lahir dari pertimbangan rasional, bukan relasi personal.
Kita semua tidak sedang menilai siapa yang paling benar atau paling salah. Kita diperhadapkan dalam ranah menguji apakah profesi-profesi yang hidup di ruang publik masih memiliki wibawa dan kehormatan untuk menjaga batas.
Dokter dihormati karena mampu mengendalikan dirinya.
Advokat dihormati karena menjaga rahasia klien.
Fotografer profesional dihormati karena tetap bekerja dengan integritas meski menghadapi situasi yang menguji batas etika. Demikian pula konsultan politik. Sikap tegas dna profesionalisme mereka tidak hanya diukur dari kemenangan yang diraih klien, tetapi juga dari kemampuan menjaga kehormatan profesinya, karena kemenangan politik hanya berlangsung lima tahun, sedangkan integritas profesi adalah sesuatu yang bisa dianggap abadi karena akan diingat dan menjadi jejak masa lalu yang terekam terus oleh masa kini.
(Baso Affandi)
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
