Kendari, Sultrademo.co – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Sultra, Kendari, Jumat (15/8/2026), dan dipimpin Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala. Gubernur Sultra Andi Sumangerukka turut hadir bersama jajaran anggota DPRD dan pemangku kepentingan daerah.
Dalam forum tersebut, DPRD Sultra menyoroti perjalanan 81 tahun kemerdekaan Indonesia yang dinilai bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, gotong royong, serta kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan.
Namun, di tengah capaian pembangunan yang dinilai positif, DPRD Sultra memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ketenagakerjaan.
Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sultra pada Triwulan I 2026 tercatat 6,23 persen secara tahunan (year on year/YoY).
Pertumbuhan tersebut masih terjaga pada Triwulan II 2026 dengan capaian 6,19 persen.
Angka tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan ditopang sejumlah sektor unggulan Sultra, seperti pertanian dan perikanan, pertambangan, perdagangan, serta industri pengolahan.
Selain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sultra juga mengalami peningkatan hingga masuk kategori tinggi, dengan capaian 74,25.
Meski demikian, DPRD menilai capaian makro ekonomi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat, khususnya dari sisi kesempatan kerja.
Pengangguran Jadi Catatan
Data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sultra mengalami kenaikan 0,22 poin pada Mei 2026. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru mengalami penurunan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena terjadi ketika pertumbuhan ekonomi Sultra berada di atas 6 persen.
Fenomena tersebut dinilai menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri yang berkembang di Sultra.
DPRD Kawal RPJMD 2025-2029
Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Sultra 2025-2029, DPRD Sultra menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sultra di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting dalam mengelola potensi sumber daya alam Sultra agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pengelolaan sumber daya alam juga harus dibarengi dengan upaya menekan ketimpangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kesempatan kerja.
Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala mengajak seluruh unsur pemerintahan memperkuat koordinasi dan menjaga keharmonisan dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Sultra harus dikelola secara bijak agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tema Kemerdekaan Jadi Arah Pembangunan
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Tema tersebut dinilai relevan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dinamika ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, tekanan nilai tukar rupiah, hingga tantangan ketahanan pangan dan energi menjadi faktor yang harus diantisipasi bersama.
Dalam konteks Sultra, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 6 persen, pekerjaan rumah berikutnya bagi Sultra adalah memastikan pertumbuhan tersebut lebih inklusif, membuka lapangan kerja lebih luas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
DPRD Sultra menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
