Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sultra dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sultra, Senin (3/8/2026).
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Hugua, kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, didampingi para wakil ketua DPRD. Rapat turut dihadiri anggota dewan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pidatonya, Hugua mengatakan penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, menurutnya, penyusunan anggaran juga mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan kondisi fiskal daerah yang memerlukan penyesuaian kebijakan.
“Perencanaan anggaran harus adaptif terhadap perkembangan ekonomi, sehingga program pembangunan tetap berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Hugua.
Ekonomi Sultra Tumbuh 6,23 Persen
Dalam pemaparannya, Pemerintah Provinsi Sultra menyampaikan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan APBD 2027.
Pertumbuhan ekonomi Sultra pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 6,23 persen, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,55 triliun. Sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 20,14 persen, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor terbesar terhadap struktur ekonomi daerah dengan porsi 23,34 persen.
Persentase penduduk miskin per September 2025 tercatat 10,14 persen, turun 0,40 poin dibandingkan Maret 2025.
Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juni 2026 berada di angka 4,68 persen, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Baubau sebesar 5,60 persen, sedangkan Kabupaten Konawe mencatat inflasi terendah sebesar 2,12 persen.
Dari sisi pemerataan pembangunan, Rasio Gini Sultra membaik menjadi 0,357, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 berada di angka 3,25 persen, dengan sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni 36,06 persen.
Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sultra pada 2025 mencapai 74,25 atau masuk kategori tinggi. Kota Kendari menjadi daerah dengan IPM tertinggi di Sultra, yakni 86,36, disusul Kota Baubau dengan 80,29.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp3,24 Triliun
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp3,243 triliun.
Target tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,635 triliun dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,607 triliun, yang masih menggunakan proyeksi tahun anggaran 2026 sambil menunggu penetapan resmi dari Kementerian Keuangan.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,323 triliun, yang meliputi: Belanja operasional sebesar Rp2,274 triliun, belanja modal sebesar Rp239 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp15 miliar dan belanja transfer kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp793 miliar.
Untuk sektor pembiayaan, pemerintah memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp79 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sedangkan pengeluaran pembiayaan nihil pada Tahun Anggaran 2027.
Fokus pada Pelayanan Dasar
Hugua menegaskan, arah kebijakan anggaran 2027 tetap difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar masyarakat, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ketahanan pangan berbasis agromaritim.
Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Di akhir penyampaiannya, Hugua mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 agar menghasilkan APBD yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Melalui sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, kita berharap APBD Tahun 2027 mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tutupnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
