Kendari, Sultrademo.co — Persoalan sampah menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Kendari dalam kegiatan “Wali Kota dan Forkopimda Menyapa” di Pantai Nambo, Kecamatan Nambo, Kamis (13/8/2026).
Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., mengungkapkan produksi sampah di Kota Kendari kini mendekati 300 ton per hari. Sebagian besar merupakan sampah rumah tangga yang belum tertangani secara optimal.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena keterbatasan armada pengangkut sampah. Sejumlah kendaraan pengangkut juga disebut sudah tidak layak beroperasi. Di sisi lain, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Puuwatu semakin terbatas karena belum ditopang sistem pengelolaan sampah yang memadai.
“Yang paling utama adalah kesadaran kita memilah sampah dari rumah masih sangat rendah,” kata Siska dalam dialog bersama masyarakat.
Sebagai langkah penanganan, Pemkot Kendari menyiapkan skema baru melalui pembentukan Lembaga Pengangkut Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Lembaga ini akan bertugas mengangkut sampah rumah tangga dari rumah warga dan membawanya langsung ke TPA Puuwatu.
Sebelum diangkut, masyarakat akan diminta memilah sampah berdasarkan jenisnya, mulai dari organik, anorganik hingga limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Pemkot Kendari juga mendorong setiap kelurahan mengaktifkan Bank Sampah. Langkah ini ditujukan agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dipilah, dikelola dan dimanfaatkan kembali.
Program LPS dijadwalkan mulai diterapkan pada awal September 2026 melalui 15 kelurahan percontohan yang tersebar di delapan kecamatan.
Kelurahan tersebut yakni Watu-Watu dan Lahundape di Kecamatan Kendari Barat; Baruga di Kecamatan Baruga; Kasilampe dan Kendari Caddi di Kecamatan Kendari; Lalolara dan Padaleu di Kecamatan Kambu; Korumba di Kecamatan Mandonga; Anduonohu dan Rahandouna di Kecamatan Poasia; Watulondo, Punggolaka dan Lalodati di Kecamatan Puuwatu; serta Anaiwoi dan Mataiwoi di Kecamatan Wua-Wua.
Siska menegaskan, penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam memilah sampah sejak dari rumah, menjadi bagian penting dari sistem yang sedang dibangun.
“Kota Kendari tidak akan nyaman, tidak akan maju kalau sampah masih terdepan. Oleh karena itu, semuanya harus kita fokuskan perhatian kita terhadap penanganan sampah ini,” tegasnya.
Selain persoalan sampah, warga dalam dialog tersebut turut menyampaikan sejumlah persoalan lain, seperti minimnya penerangan jalan, kerusakan sejumlah ruas jalan serta persoalan lalu lintas di kawasan sekolah.
Menurut Siska, dialog langsung dengan masyarakat diperlukan untuk mengetahui persoalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah, kata dia, tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga harus mendengar kebutuhan warga sebagai penerima layanan.
Ia menekankan persoalan perkotaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media.
Siska yang juga menjabat Ketua Komwil VI APEKSI itu menyebut Pemkot Kendari telah memperoleh dukungan pendanaan sekitar Rp140 miliar untuk penanganan sampah pada 2027 melalui program yang melibatkan pemerintah pusat dan Bank Dunia.
Dukungan tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kendari sekaligus mengembangkan konsep ekonomi sirkular.
Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat sejak dari sumber sampah, yakni rumah tangga.
“Wali Kota dan Forkopimda Menyapa” menjadi salah satu ruang komunikasi Pemkot Kendari dengan masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan sekaligus mengevaluasi persoalan perkotaan, termasuk sampah, infrastruktur, penerangan jalan dan keselamatan lalu lintas.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
