Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Kota Kendari atas konsistensinya menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 46 kali sepanjang tahun ini. Upaya ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual di ruang Command Center Balai Kota Kendari pada Selasa (2/9/2025). Rapat diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran.
“Kami termotivasi dengan apresiasi dari pemerintah pusat untuk terus menggelar Gerakan Pangan Murah demi membantu masyarakat Kendari mendapatkan pangan dengan harga terjangkau,” ujar Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran.
Menurut Siska, pelaksanaan GPM menjadi strategi konkret Pemerintah Kota Kendari dalam merespons gejolak harga yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Ia menyatakan komitmennya untuk terus menggencarkan program tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan warga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen secara tahunan (year on year). Meski tergolong moderat, sejumlah provinsi termasuk Sulawesi Tenggara masih menunjukkan angka inflasi yang cukup tinggi.
Beberapa komoditas utama penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, bawang merah, beras, ikan segar, dan tarif air minum. Dalam minggu keempat Agustus, lonjakan harga signifikan terjadi pada bawang merah di 292 daerah, beras di 214 daerah, serta cabai merah di 157 daerah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah daerah, terutama di wilayah dengan inflasi tinggi. Ia menginstruksikan kepala daerah untuk memprioritaskan program pengendalian harga pangan dan menunda kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
“Kepala daerah harus terus berkoordinasi dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menjaga stabilitas daerah. Kita harus fokus pada program pro-rakyat,” kata Tito.
Dalam rapat tersebut, Perum Bulog melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai 3,93 juta ton. Dari target penyaluran beras subsidi (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/Sphp) sebesar 1,5 juta ton, hingga awal September telah disalurkan 307.909 ton atau 20,53 persen.
Meski stok relatif aman, harga beras di beberapa daerah masih tinggi. Kantor Staf Presiden mencatat, harga tertinggi beras medium di zona 1 terdapat di Kabupaten Wakatobi sebesar Rp17.167 per kilogram. Sementara itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) di zona 2 tercatat di Kabupaten Mahakam Hulu sebesar Rp19.900 per kilogram, dan di zona 3, harga di Kabupaten Intan Jaya bahkan menembus Rp50.000 per kilogram.
Pemerintah pusat berharap koordinasi lintas sektor dapat terus ditingkatkan untuk menekan laju inflasi. Strategi yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dinilai kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah tantangan harga pangan global.
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
