Kendari, sultrademo.co – Usai keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) yang membolekan Calon Presiden (Capres) berkampanye dalam kampus menjadi ruang politik baru. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari akan mengundang para Capres untuk berdialog.
“Kami akan undang para capres untuk berdialog dengan mahasiswa. Hal itu dilakukan sebab kita ingin menguji secara akademis visi dan misi capres,” kata mahasiswa Pascasarjana UHO, Laode Rahmat Apiti kepada sultrademo.co, Jumat (25/8/2023).
Menurut Rahmat, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) nikel butuh perhatian khusus dalam konteks pengelolaannya.
“Visi capres terkait lingkungan dan sumber daya alam kita akan liat bobotnya. Pertambangan di Sultra akibat regulasi yang mencla-mencle tidak berdampak pada kesejahtraaan masyarakat,” tutur mahasiswa jurusan menajemen ini.
Nanti pihaknya akan mengemas acara tersebut dalam bentuk dialog sehingga kampanye dan atau dialog tersebut bergizi, dan mahasiswa bisa mengkritisi serta memberi masukan sehingga capres yang terpilih dalam mengambil kebijakan kedepan terkait Sultra agar kesannya tidak Jakarta sentris.
Adapun terkait dengan rencana kegiatan tersebut, lanjut Rahmat, saat ini sudah sampai pada tahap komunikasi dengan para Capres.
“Saya suda komunikasi dengan pembisik capres yang akan kami undang. Baik pembisik Ganjar, Anies maupun Prabowo, tapi kalau kemudian nanti berubah kandidat capresnya kita sudah siapkan skenarionya,” ucapnya.
Sementara, untuk waktu pelaksanaan kegiatanya nanti, pihaknya masih mendesain jadwal yang tepat.
“Untuk pelaksanaan kami lagi cari waktu yang hoki. Dan saat ini kami lagi merumuskan rekomendasi yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Sultra untuk disampaikan ke capres,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan dengan mengundang para capres bukan bagian dari tim sukses salah satu calon. Sebab menurutnya panggung akademik harus dinamis dan putusan MK bagian dari dinamika kampus.
“Dan biar kampus tidak terbela kekuatan akademiknya. Kami menghimbau tidak ada posco capres dalam kampus. Sebab bila tidak dikelola dengan baik putusan MK bisa berdampak pada kesulitan civitas akademik UHO,” tandasnya.
Laporan : Zulhijah
 






