Kendari, Sultrademo.co – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Natsir menyampaikan program reformasi birokrasi KPU melalui Bimtek Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) lingkup KPU Kabupaten penyelenggara Pilkada Tahun 2020. Bertempat di aula KPU Provinsi, Rabu (29/1/2020).

Dijelaskannya, program yang dimaksud yakni peningkatkan pelayanan di bidang hukum. Bukti peningkatan pelayanan ditandai dengan terbangunnya Website JDIH 7 KPU Kabupaten/Kota.

“Setelah JDIH KPU Provinsi, untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi serta menjamin ketersediaan dokumen hukum, yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dengan cepat dan mudah. Sesuai dengan semangat JDIH KPU yaitu membangun demokrasi melalui informasi berbasis teknologi,” jelasnya.

sultrademo
sultrademo

Lanjut Natsir, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) mengamanatkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Baca Juga :  Pilkada Serentak, 4 Paguyuban se-Wakatobi di Kota Semerbak Solid Menangkan HATI

​​”Alhamdulillah sesuai harapan kita bersama, atas permohonan KPU Provinsi kepada KPU RI untuk membentuk JDIH di 7 KPU Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2020 hari ini dapat terealisasi, sehingga dengan terbentuknya JDIH di 7 KPU Kabupaten dan melalui kegiatan Bimtek Pengelolaan JDIH ini, serta sharing/berbagi ilmu bersama rekan,”ungkapnya.

Ia juga mengimbau kepada instansi terkait dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas Penyelenggara di tingkat KPU Kabupaten/Kota khususnya di bidang hukum.

“Terkait bagaimana melahirkan sebuah Produk Hukum dengan memperhatikan asas kepastian hukum, asas kepatutan, kecermatan, profesional dan asas proporsional serta dapat mengelola dokumentasi dan informasi hukum dengan baik, sehingga dapat kita meminimalisir adanya gugatan hukum demi kesuksesan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020,”pungkasnya.

Ilfa

Komentar