Menguak Skandal Kejahatan Ilegal Mining di Sultra, Perspektif PT. Bososi Pratama

  • Whatsapp

Jika Boleh jujur Cikal Bakal lahirnya masalah ilegal mining di Sulawesi Tenggara pada satu tahun terakhir adalah akibat dari pengangkatan Kepala Bidang Mineral Batubara Dinas ESDM Sultra yang tidak kapabel, sehingga ketidakpahamannya terhadap esensi dan aturan main tata kelolah Sumber Daya Alam hingga mengakibatkan maraknya praktek Ilegal mining, mulai dari dugaan dagang Surat Keterangan Verifikasi (SKV) senilai Puluhan sampai ratusan juta hingga persetujuan RKAB Perusahaan tambang nickel senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH tentu mempunyai tanggung jawab besar atas maladministrasi pengangkatan Yusmin sebagai Kabid  Minerba Dinas ESDM Sultra dalam SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, karena tidak melalui proses lelang jabatan. Padahal Jabatan Kapala Bidang di isi oleh minimal Eselon IIIa dengan pangkat Golongan IV a melalui Fit and propert Tes dan lelang jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang aparatus sipil negara (ASN), PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS) dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara. Sementara Yusmin diketahui merupakan PNS golongan III D yang berprofesi sebagai guru.

Bacaan Lainnya

Hal itu turut dipertegas dalam Surat Menteri PAN-RB Nomor: B/1440/M.PAN/7/2004 Perihal Penjelasan Surat Edaran Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 Menegaskan Guru hanya dapat dipindahkan ke jabatan lain dalam lingkup bidang keilmuan serumpun seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, kepala dinas/subdinas, kepala bidang/subdit, dan jabatan lain di bidang pendidikan.

Dengan demikian SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara cacat hukum, selain menimbulkan dampak kerugian negara, itu juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, sehingga SK tersebut telah layak untuk dicabut bahkan telah memenuhi unsur untuk dipidanakan.

Karena ketidaktelitian Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menempatkan ASN yang berprofesi sebagai seorang Guru dalam Jabatan Administrator diluar Kompetensi Kerja tenaga pengajar, telah berimbas pada kebijakan-kebijakan yang menyelingkuhi aturan tata kelolah Pertambangan seperti terbitnya Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dan RKAB tanpa melakukan peninjauan langsung lokasi aktivitas pertambangan, sehingga banyak perusahaan didapati melakukan perambahan hutan lindung dan aktivitas diluar titik koordinat IUP pertambangan.

Karena hilangnya fungsi kontrol dan pengawasan Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sultra dalam kegiatan pertambangan, telah banyak menimbulkan praktek-praktek Ilegal mining yang manjadi temuan Aparat Penegak Hukum. Pertanyaannya apakah dalam kasus ini, seorang yusmin hanya bertindak sendiri, lalu apa motivasinya ?

Oh. Iya, Masih ingat tindakan penyegelan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap Perusahaan PT. OSS di Konawe, PT. Babarina Putra Sulung di Kolaka, PT. Kurnia Mining Resources dikolaka Utara, PT. Trias Jaya Agung Di Kabaena – Bombana dan terakhir Penyegelan Aktivitas pertambangan diduga Ilegal di Areal IUP PT. Bososi Pratama bersama 6 Perusahaan Join Operasionalnya penindakan dilakukan oleh TIM Tipidter Bareskrim Mabes Polri ?

Kali ini penulis akan mengurai alur ilegal mining PT. Bososi Pratama bersama sejumlah Perusahaan Join Operasionalnya yaitu PT. RMI (Rockstone Mining Indonesia), PT. TNI (Tambang Nikel Indonesia), PT. NPM (Nuansa Perkasa Mandiri), PT. AMPA, PT. PNN (Pertambangam Nikel Nusantara), dan PT. Jalumas.

Kasus Dugaan Ilegal mining PT. Bososi Pratama pertama kali penulis dengungkan pada tanggal 16 Januari 2019 melalui Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta), dihari itu juga melaporkan PT. Bososi Pratama Ke Mabes Polri dengan Kementerian ESDM RI dengan kasus dugaan ilegal mining.

Selang setahun lebih laporan tertimpa di Jalan Trunojoyo, barulah pada tanggal 17 Maret 2020 TIM Penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri melakukan penindakan diareal pertambangan Nickel PT Bososi Pratama, dengan melakukan penyegelan terhadap puluhan Alat berat milik 6 Perusahaan Join Operasionalnya bersama Ore dan Alat berat Sang Pemilik IUP pemberi SPK, yaitu PT. Bososi Pratama.

Kemudian Proses Penangannya pun kembali mandeg, tanpa kejelasan. Ibarat bau kentut ditengah kerumunan, baunya terasa tapi sipelaku tak nampak.

Selama berbulan-bulan masyarakat sulawesi tenggara di PHP oleh Bareskrim Mabes Polri, Barulah pada tanggal 5 Mei 2020 rombongan TIM Penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri bertandang ke bumi anoa, ditemani Bos Tambang PT. Bososi Pratama Andi Uci Abdul Hakim mereka nampak akrab hanya dalam sekali bersama dalam sebuah penerbangan menggunakan jet pribadi type EMb 135 BJ, Registrasi PK-TFS.

Peristiwa itu kemudian sontak menarik perhatian aktivis lingkungan baik yang hanya sekedar nguping sampai pada pihak penulis yang sedang mengawal kasus dugaan Ilegal Mining perusahaan Milik Andi Uci (AU), walaupun ditelah diklarifikasi oleh pihak Div Humas Mabes Polri bahwa sarana transportasi yang digunakan Penyidik Tim Tipidter Bareskrim ke kendari menggunakan biaya dari Mabes Polri. Namun publik pada umumnya tidak semudah itu mempercayainya. Sebab, apa Iya hanya untuk kejar pemeriksaan kasus, pihak penyidik mesti menyewa Jet Pribadi, padahal ditengah pandemi covid-19, penangan hukum diberi pengecualian untuk melakukan perjalanan.

Pertanyaannya, Mengapa dalam kasus PT. Bososi Tim Penyidik Tipidter Bareskrim mampu menyewa jet Pribadi, sedangkan dibanyak kasus seperti Harun Masiku yang kabur diluar negeri tanpa ada pengejaran ?

Selain itu, mengapa Andi Uci selaku terperiksa dalam kasus Ilegal Mining yang sedang ditangani Tim Tipidter Bareskrim Mabes Polri, ikut serta dalam penerbangan. Apakah aturan kode etik penyidik memberikan pengecualian dalam kasus ini ?

Dalam kasus ini penulis menaruh harapan yang sangat besar terhadap Penyidik Tim Tipidter Bareskrim Mabes Polri, karena untuk hal ilegal mining Andi Uci telah beberapa kali berurusan dengan hukum, apakah kali ini pihak polri mampu memberikan efek jerah atau bahkan mulai menjadikannya sebagai Don Corleone dalam cerita The God Father, Wallahualam Bishawab ? Sebab Isyarat itu ada !

Bayangkan saja Direktur Utama 3 Perusahaan Penerima SPK (Join Operasional) PT. Bososi Pratama yang saat ini sedang diperiksa Tim Tipidter Bareskrim Mabes Polri untuk menjalankan aktivitas pertambangan yaitu PT. RMI, PNN dan PT. NPM lebih dulu ditetapkan sebagai TERSANGKA, Sementara Direktur PT. Bososi Pratama, Andi Uci selaku Pemberi SPK yang juga pemilik IUP, hingga kini belum berstatus tersangka. Pertanyaannya apa yang menghilangkan tanggung jawab Andi Uci selaku Pemilik IUP dalam kasus Ilegal Mining ini ?

Dalam Kasus dugaan Ilegal mining PT. Bososi Pratama, penulis mengibaratkan seperti kasus pencurian motor, dimana pelaku pencurian dan penada motor curian mendapatkan ganjaran hukuman yang sama dalam perkara percuarian. Sehingga penulis perlunya Mabes Polri mengembangkan kasus ini sampai pada perusahaan penada Ore hasil ilegal mining

Berdasarkan Hasil investigasi dan Informasi yang dihimpun, bahwa ore hasil ilegal mining PT. Bososi Pratama diduga diterima oleh PT. Virtue Dragon Nickel Industri, PT. Obsidian Stainless Steel dan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, ketiga perusahaan tersebut kita ketahui bersama merupakan coorporasi besar China yang membidangi industri pemurnian Nickel. Jadi butuh nyali besar untuk Tim Penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri memproses hukum para penada ore hasil ilegal mining tersebut.

Dalam kesempatan ini penulis menantang Tim Penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri menjerat Pimpinan PT. Virtue Dragon Nickel Industri, PT. Obsidian Stainless Steel dan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali dalam dugaan Penada Barang curian/Ore Hasil ilegal mining PT. Bososi Pratama bersama keenam Perusahaan Join Operasionalnya, Berani Nggak ?

Pada akhirnya penulis berasumsi bahwa skema ilegal mining yang terjadi disulawesi tenggara bermula pada penempatan pejabat yang membidangi Mineral dan Batubara yang tidak kapabel dibidangnya sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa, yang harus dipertanggung jawabkan oleh para pelaku penentu kebijakan dan para pelaku penambang ilegal. Selain itu PT. Bososi Pratama yang merupakan aktor utama dalam skandal ilegal mining di Blok Morombo, 6 perusahaan Join Operasional bersama para perusahaan penada ore ilegal harus bertanggung jawab atas aktivitas ilegal dikawasan hutan lindung.

Semoga Allah SWT selalu merahmati kinerja para penyidik TIM Tipidter Bareksrim Mabes Polri dibawah komando Kombes Pol Pipit Rismanto, sehingga mampu menegakkan hukum ditanah merah Bumi Anoa yang kita cintai ini.

Pos terkait