Jakarta, Sultrademo.co – Dalam upaya mencari solusi konkret terhadap persoalan persampahan yang selama ini menjadi tantangan utama Kota Kendari, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, melakukan langkah strategis dengan menemui langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor Kementerian LHK, Kamis (22/5/2025).
Pertemuan tersebut menandai komitmen kuat Pemerintah Kota Kendari dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi publik. Di hadapan Menteri Hanif, Siska memaparkan sejumlah hambatan yang masih dihadapi daerahnya dalam mengelola limbah domestik, mulai dari keterbatasan armada hingga fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS 3R) yang belum memadai.
“Kondisi pengelolaan sampah di Kota Kendari masih jauh dari ideal. Armada pengangkut terbatas, TPA belum sepenuhnya ramah lingkungan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih rendah,” ungkap Siska Karina Imran.
Tak hanya menyoroti sisi teknis, Siska juga menekankan pentingnya membangun sistem yang modern dan partisipatif. Edukasi publik menjadi kunci utama agar budaya memilah dan mengolah sampah bisa tumbuh di tengah masyarakat. Harapan utamanya, pemerintah pusat hadir bukan sekadar sebagai penyandang dana, tetapi sebagai mitra pembangunan yang aktif memberikan pendampingan teknis dan kebijakan.
Respons dari Menteri LHK pun tidak berjarak. Menteri Hanif langsung menginstruksikan Sekretaris Utama Kementerian LHK untuk menindaklanjuti permintaan dukungan, khususnya pengadaan sarana dan prasarana TPS 3R di Kota Kendari. Ia bahkan menegaskan bahwa Kendari masuk dalam daftar prioritas nasional dalam pembangunan sistem pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
“Kendari akan kita dampingi secara khusus. Ini adalah komitmen kita bersama untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPA. Kita ingin hasil yang nyata dan berkelanjutan,” tegas Menteri Hanif.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pula sejumlah pejabat strategis dari Pemkot Kendari, seperti Pj Sekretaris Daerah, Inspektur Kota Kendari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Dinas PUPR. Tim ini menjadi penggerak utama dalam mengawal perubahan sistem persampahan di daerah.
Langkah diplomasi pembangunan yang dilakukan Wali Kota Siska ini dinilai strategis dan menjanjikan. Tidak hanya membuka akses bantuan dari pusat, tetapi juga membuka ruang kerja sama yang lebih sistematis dalam memperbaiki wajah lingkungan perkotaan. Bila berhasil diterapkan, pendekatan Kota Kendari bisa menjadi model replikasi bagi kota-kota lain di Sulawesi Tenggara, bahkan kawasan Indonesia Timur.
Dengan modal kepemimpinan yang responsif dan kemitraan antarpemerintah yang solid, Kota Kendari sedang menapaki jalan menuju kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, benih harapan itu mulai ditanamkan.

















