Pemantau Pilkada Konsel Desak Polisi Segera Menahan Pelaku Pengniayaan, Pengancaman dan Penghinaan Ketua PPS

  • Whatsapp

Konawe Selatan, Sultrademo.co – Tindak pidana penganiayaan, pengacamaan, penghinaan yang dilakukan oleh oknum kepala desa Waworano Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Ketua PPS Waworano mendapat perhatian dari Pemantau Pilkada Konsel 2020. Keprihatinan itu ditunjukkan dengan mengecam tindak pidana penganiyaan, pengancaman dan penghinaan terhadap penyelenggara Pilkada di tingkat desa dan meminta kiranya pihak kepolisian segera memproses hukum dan menahan pelaku.

Tindak pidana dengan melakukan penganiyaan, pengancaman, penghinaan yang dilakukan oleh Kades Waworano Sulemen terhadap ketua PPS Waworano Kasidarni ini diduga terkait intimidasi terkait penyelenggaraan tahapan Pilkada yakni, perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Waworano. Dalam tahapan itu Ketua PPS Waworano Kasidarni tidak mengakomodir anak Kades menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada. Terkait tidak terakomodirnya anak kades, membuat Kades Waworano Suleman memberhentikan Kasidarni dari jabatan sebagai ketua Rukun Tetangga 01 Desa Waworano

Bacaan Lainnya

Pemberhentiannya Kadisarni selaku ketua RT yang tidak beralasan itu, kemudian dipublikasi melalui media, baik melalui online maupun melalui media sosial facebook maupun pesan WhatsApp. Publikasi melalui media inilah yang memantik emosi sang kades dan melakukan tindak pidana penganiyaan, pengacaman dan penghinaan terhadap korban yang juga warganya pada Jum’at malam sekitar pukul 23.36 WITA pada 22 Oktober 2020 lalu.

“Kami selaku mitra dari penyelenggara dari pemantau Pilkada Konsel 2020 sangat mengecam dan mengawal atas tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa Waworano Kecamatan Kolono, Suleman kepada seorang penjelenggara Pilkada Konsel di desa setempat. Tindak pidana ini, tentunya akan mempengaruhi psikologi korban dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pilkada di Waworano,” ujar Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Konsel Sutamin Rembasa kepada media ini, Selasa (27/10/2020).

Sutamin mendesak agar kasus yang menimpa Ketua PPS Waworano segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian atas tindak pidana dan telah dilaporkan di Polsek Kolono. Ini dimaksudkan agar korban mendapat jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada Konsel.

“Saya kira ini harus segera diproses hukum, dan ditahan pelakunya sehingga psikologi korban mendapat kepastian hukum dan kenyamanan. Bila pelaku dan korban masih dalam satu wilayah jelang Pilkada Konsel 2020 akan ada tekanan psikologis. Untuk itu kami minta Kades Waworano selaku pelaku tindak pidana penganiyaan, pengancaman dan penghinaan untuk segera diproses hukum dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Andoolo,” katanya.

Begitu juga yang disampaikan Yusran selaku Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Konsel sangat menyesalkan insiden pemukulan tersebut. Ia menyarankan kepada masyarakat jika ada hal-hal yang mungkin lalai dilakukan oleh penyelenggara sebaiknya menempuh cara hukum bisa melaporkan ke Bawaslu atau jika ada unsur pidananya langsung ke penegak hukum jangan main hakim sendiri. Ia juga meminta kepada KPU untuk memberikan bantuan pendampingan hukum terhadap korban

“Kami juga meminta Polres Konsel memproses sesuai hukum agar menjadi pembelajaran bersama untuk tidak main hakim sendiri dan meminta Bupati Konawe Selatan memberikan sanksi bagi kepala desa jika terbukti secara hukum telah melakukan penganiyaan terhadap warganya,” katanya menambahkan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua KIPP Konsel Harjudin. Ia mengaku prihatian atas kejadian di Desa Waworano yang melibatkan kepala desa dan ketua PPS Waworano hingga ada tindak pidana penganiyaan, pengancaman dan penghinaan.

“Selaku pemantau dan mitra penyelenggara Pilkada Konsel sangat prihatin atas adanya tindak pidana. Bagi KPU Konsel segera melakukan pendampingan hukum terhadap bawahanya, tentunya selaku pemantau tetap memberikan suport kepada penyelenggara untuk tidak terganggu dengan kasus tersebut. Juga meminta kasus ini untuk segera diproses hukum dan pelakunya ditahan, Karena tindakan oknum pelaku kepala desa di duga ada unsur kesengajaan, dan ancaman hukumannya 5 tahun, oleh nya itu mendesak pihak penyidik Polres Konsel maupun Polsek Kolono untuk melakukan penahanan kepada yang bersangkutan, walaupun itu adalah subyektifitas penyidik” katanya menambahkan.

Laporan : Ilfa

Editor : MA

Pos terkait