Pemda Konawe Dorong Penerapan Kebijakan Publik Satu Data

  • Whatsapp

Konawe, Sultrademo.co- Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan program birokrasi selama lebih dari satu dekade terakhir.

Seiring dengan itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam menyusun kebijakan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe akan menggunakan data valid dari beberapa instansi pemerintah untuk koneksi satu data sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand. Katanya, Pemda telah mempelajari dan menindak lanjuti peraturan tersebut untuk menyusun program kebijakan publik di Konawe serta meningkatkan pelayanan Publik dengan melakukan pendekatan analisis kebijakan konsep dasar dan prosedur pelaksanaan.

Ferdinand bilang, selain Perpres 39, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemeritahan berbasis elektronik.

Kedua peraturan tersebut saling melengkapi untuk memperkuat tata kelola nasional yang bersifat kolaboratif antar instansi pemerintah berbasis elektronik dan terpadu,
juga mengakselerasi penerapan tata kelola manajemen data, dan pembangunan pusat data nasional untuk penyimpanan dan pengelolaan data termasuk arsitektur data dan klasifikasi data pemerintah.

“Diharapkan segera terwujud sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan publik berbasis data serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, hari ini telah kami lakukan forum diskusi yang pertama, kemudian kami akan segera tindak lanjuti, ini akan melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) serta beberapa instansi vertikal lainnya,” tutupnya. Kamis 14/1.

 

Pos terkait