Pemda Konawe Dukung Warga Paku Jaya Blokade Jalan Nasional di Morosi

  • Whatsapp
Ketgam: Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara

Unaaha, Sultrademo.co- Buntut dari lambannya perbaikan jalan nasional, warga desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi blokade jalan dengan meletakan ban bekas di badan jalan serta menanam pohon pisang disepanjang jalan.

Rupanya, aksi blokade jalan tersebut justru mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Ketika dimintai tanggapan, Wakil Bupati (Wabup) Konawe, Gusli Topan Sabara mengaku sudah mendengar kabar ihwal aksi blokade jalan oleh warga desa Paku Jaya.

Bacaan Lainnya

Kata dia, pihaknya juga sudah sangat geram atas rusaknya jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Konawe. Sehingga tidak heran jika Pemkab Konawe mensupport aksi blokade jalan oleh warga setempat.

“Saya tegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe mendukung aksi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Jecamatan Morosi untuk memblokir jalan yang dimaksud,” ujar Gusli Topan Sabara saat ditemui di ruangannya, Rabu (5/1).

Mantan Ketua DPRD Konawe itu menambahkan, kerusakan jalan di desa Paku Jaya merupakan bukti Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN XXI) Kendari tidak becus dalam mengurus jalan nasional yang ada di Sultra, terkhusus di Kabupaten Konawe.

Ia menyebut, hal itu bisa disebabkan kekeliruan dalam hal penunjukan kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek-proyek nasional di Sultra, utamanya yang ditender melalui pihak BPJN XXI Kendari.

“Kalau bisa, saya minta Pak Menteri PUPR supaya mencopot Kepala BPJN XXI Kendari,” pinta Gusli.

Kekecewaan Wabup Konawe perihal lambannya perbaikan jalan nasional di Morosi itu bukan tanpa sebab. Gusli mengingatkan bahwa sebagian kawasan di Kecamatan Morosi, Bondoala dan Kapoiala masuk dalam areal Proyek Strategis Nasional (PSN). Sehingga dengan support yang sudah diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat, akses infrastruktur menjadi barang wajib yang harus disediakan oleh BPJN XXI Kendari di kawasan PSN tersebut.

“Tata cara lelang proyek di BPJN XXI Kendari harus dievaluasi. Infrastruktur jalan di kawasan PSN harus dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan kredibel yang punya kualifikasi terbaik. Kalau perlu, serahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ungkapnya.

Ketua DPC PAN Konawe itu sebenarnya tahu persis bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan, BUMN hanya boleh mengerjakan proyek daerah yang nominalnya diatas Rp 100 miliar. Dibawah nominal itu, proyek apapun harus dikerja oleh daerah. Namun faktanya, kata Gusli, regulasi tersebut sangat merugikan daerah seperti yang terjadi di desa Paku Jaya Kecamatan Morosi.

“Tolong sampaikan kepada pihak BPJN XXI Kendari. Kalau jalan nasional di sana (kecamatan Morosi, red) tidak diperbaiki secepatnya, saya akan minta warga supaya jangan pohon pisang yang ditanam di tengah jalan tersebut. Kalau perlu, sekalian tanam pohon jati yang bisa bertahan hingga 25 tahun lamanya,” tandas Wabup Konawe itu.

Laporan : Jumardin
Editor : Aliyadin Koteo

Pos terkait